Hadiri Mukernas III MUI, Wapres Minta Tingkatkan Pemberdayaan Umat dan Jaga Persatuan
Jakarta, JATMAN Online – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI ke tiga di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Jumat (01/11/2023).
Wapres Kiai Ma’ruf Amin berharap MUI dapat meningkatkan pemberdayaan umat. Ia menyoroti pentingnya eksistensi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi umat Islam.
“Pengembangan ekonomi syariah sejalan lurus dengan pengukuhan ekonomi umat kita. Dalam beberapa forum nasional maupun internasional saya selalu menawarkan agar ekonomi syariah semakin masif perkembangannya,” kata Wapres.
Menurutnya, setiap muslim harus memahami bahwa wilayah halal adalah perkara global, bukan sebatas internal umat Islam semata. Sebab, Allah menyerukan dalam Al-Quran tentang mengkonsumsi makanan yang halal adalah bagi manusia secara general, tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman saja.
“Termasuk bisnis halal. Karena perintah halal itu membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, sekarang halal jadi isu global. Karena Alquran yang menyuruh itu,” imbuhnya.
Potensi makanan halal, lanjutnya, kini semakin besar. Mengingat seruan kebaikan makanan halal itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk manusia secara keseluruhan.
“Kalau sholat, seruannya ‘wahai orang yang beriman,’ tapi kalau makan halal itu, seruannya, ‘Ya ayyuhannas kullu mimma fil ardhi, halalan thoyiban’. Jadi keseluruhan manusia bukan hanya orang Islam. Karena apa, makanan halal itu good food. Makanan-makanan yang baik,” terang Wapres.
Wapres juga menekankan tentang khidmah MUI dalam menguatkan keutuhan dan persatuan umat. Umat membutuhkan tuntunan agar terhindar dari perpecahan, keterbelahan, saling bermusuhan, dan saling membenci.
“MUI tetap tegas, kalau yang sudah menyimpang itu tidak bisa ditolerir, istilahnya itu inhiraf. Jadi, al-ikhtilaf (perbedaan) ditoleransi, al-inhiraf (penyimpangan) diamputasi,” tegasnya.
Lebih lanjut wapres mengatakan, meskipun saat ini perpecahan karena khilafiyah itu sudah memudar, MUI selaku pemersatu umat tetap harus menindak tegas apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan perpecahan umat akibat penyimpangan.
“Orang tidak lagi kaku dengan masalah-masalah khilafiyah. tetapi, kalau ada penyimpangan, itu tidak dibiarkan,” ungkapnya.
