Jakarta, JATMAN Online – Mutu proses pendidikan dianggap baik apabila sumber daya sekolah mampu mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hal-hal yang termasuk kerangka mutu proses pendidikan ini adalah kesehatan, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dan lain- lain.

Hasil pendidikan dikatakan bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurkuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajran tertentu. Selain itu, mutu pendidikan dapat dilihat dari tertib administrasi.

Salah satu model kepemimpinan pendidikan yang diprediksi mampu mendorong terciptanya efektifitas institusi pendidikan adalah kepemimpinan transformasional. Jenis kepemimpinan ini menggambarkan adanya tingkat kemampuan pemimpin untuk mengubah mentalitas dan perilaku pengikut menjadi lebih baik dengan cara menunjukkan dan mendorong mereka untuk  melakukan  sesuatu yang kelihatan mustahil.

Konsep kepemimpinan ini menawarkan perspektif perubahan pada keseluruhan institusi pendidikan, sehingga pengikut menyadari eksistensinya untuk membangun institusi yang siap menyongsong perubahan bahkan menciptakan perubahan. Sejalan dengan yang diungkapkan O’ Leary (2021) menyatakan bahwa Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manager bila ia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo atau mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah dalam hal ini pondok pesantren, karena aturan regulasi dari pemerintah melalui peraturan kementrian agama yang ada, maka manajemen kepemimpin juga akan mengalami perubahan. Pondok pesantren adalah salah satu model pendidikan Islam Khas Nusantara.

Secara garis besar metode pendidikan di Pesantren adalah penggabungan antara metode pendidikan modern dan tradisional. Penggabungan dua metode ini didasarkan pada tuntutan zaman, bahwa, kita tidak dapat mengelak dari tantangan, perkembangan, dan kemajuan zaman dengan segala perniknya, tetapi juga kita sepatutnya tidak melepaskan nilai-nilai tradisional yang biasanya mengajarkan tentang nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Dr. Suryadi selaku Koordinator Program studi S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Ashiriyyah Nurul Iman Parung Bogor, memberikan pelatihan terhadap kepala sekolah, guru, santri dan mahasiswa/I dari pondok pesantren tersebut, yang berjumlah 400 peserta via zoom (22/09).

“Ekspektasi pelatihan ini adalah Menjadikan pondok pesantren Sebagai role model dalam menerapkan model kepemimpinan transformasional bidang Pendidikan,” ungkap Suryadi.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan Paparan secara Umum oleh Dr. Suryadi, dilanjutkan oleh dr. Santi Anugerahsari, SpM, M.Sc, FISQua (Kepala SMF Mata RSUD Koja)  menyampaikan materi tentang manajemen kepemimpinan di era covid: cara hidup sehat di era pandemic, dilanjutkan oleh  Nining Parlina, S.Pd. Gr., M.Si (Han) menyampaikan materi tentang Manajemen Kepemimpinan : praktik Mindfullness sebagai strategi Manajemen Stress dikalangan pendidik di era disrupsi.

Materi dilanjutkan oleh Rihlah Nur Aulia,MA (Dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Sosial UNJ) memperkuat materi  dengan tema Karakteristik Kepemimpinan Transformasional di Lembaga Pendidikan Islam.  Sesi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri dari kepala sekolah SMAN 36 Jakarta bapak Drs. Moch Endang Supardi, M.Si., M.Pd menyampaikan Materi tentang Kepemimpinan Transformasional kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di persekolahan. Selanjutnya pemateri pamungkas dari kepala Sekolah SMAN 109 Jakarta menyampaikan materi tentang Kepemimpinan Transformasional dalam manajemen kesiswaan.

Pelatihan ini mendapatkan apresiasi dan antusiasme yang tinggi dari semua peserta, dibuktikan adanya pertanyaan mendalam dari tiap materi yang disampaikan oleh pemateri.

Jakarta, JATMAN Online: Lajnah Advokasi Hukum Idaroh Aliyyah JATMAN, bekerjasama dengan MATAN DKI Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Warung Kebangsaan, menyelenggarakan Diskusi Interaktif dengan tema “Peran Nilai-nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Jumat (17/09). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memahami problematika kejahatan korupsi di Indonesia, bagaimanan perspektif kriminologis terhadap kejahatan korupsi, serta sejauhmana nilai-nilai tasawuf dan praktik thoriqoh dapat dijadikan instrumen atau pendekatan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Diskusi yang diselenggarakan secara virtual itu menghadirkan tiga narasumber yakni; Dr. Nurul Ghufron, SH.,MH. (Wakil Ketua KPK), Dr. Ajid Thohir, MA. (Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dan Anatomi Muliawan, SH., L.LM. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul).

Dalam sambutannya, Idris Wasahua, SH.,MH., selaku Wakil Ketua MATAN DKI Jakarat sekaligus Koordinator Lajnah Advokasi Hukum Idaroh Aliyyah JATMAN mengatakan bahwa gerakan tasawuf dan kaum Thoriqoh memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan kemerdakaan melawan penjajah Belanda. Hingga kini, kaum thoriqoh tetap berperan aktif mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.  Dalam perspektif tasawuf, pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang yang semestinya wajib dihindari. Cinta dunia yang berlebihan (hub ad-dunya) sehingga meletakan dunia sebagai puncak pencarian dengan menghalalkan segala cara serta menerobos nilai-nilai agama seolah lupa adanya pengawasan dari Sang Maha Pencipta Allah SWT. Apalagi, mayoritas pelaku kejahatan korupsi adalah kalangan cerdik pandai yang menyandang sejumlah kedudukan, jabatan, status sosial serta memiliki kemapuan finansial yang cukup memadai. Untuk itu, upaya pencegahan perilaku korupsi tidak dapat mengandalkan pendekatan hukum semata,  namun memerlukan pula pendekatan non hukum, salah satunya  dengan mendayagunakan peran nilai-nilai agama, salah satunya adalah melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf  berorientasi pada pensucian jiwa yang diharapkan dapat mencegah seseorang dari perilaku korupsi.

Sementara itu, Dr. Irmanjaya, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dalam sambutannya mengatakan bahwa aturan-aturan hukum pidana yang ada saat ini termasuk hukum pidana korupsi sudah sangat cukup memadai. Akan tetapi, korupsi saat ini terlihat telah membudaya, dan hal ini akan merusak generasi bangsa kita. Apalagi, jika melihat modus dan reaksi para pelaku kejahatan korupsi baik ketika ditangkap, berada dalam tahanan/penjara dan ketika keluar menjalani hukuman pidana penjara,  tidak mencerminkan adanya rasa penyesalan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Menurutnya, niilai-nilai kejujuran, integritas saat ini sudah mulai luntur dari generasi kita.  “Pendidikan anti korupsi itu harus dimulai dari rumah, tidak saja di masyarakat, tetapi harus dari rumah, orang tua harus menanamkan, guru harus menanamkan, dosen harus menanamkan, dan harus memberi contoh bahwa apapun yang dilakukan harus semata-mata bersih, jadilah anak yang sholeh dan sholehah yang tidak pernah mengambil hak orang lain, dan ketahuilah bahwa Allah melihat segala sesuatu, dan nilai-nilai inilah merupakan  nilai-nilai thoriqoh dan nilai-nilai tasawuf”, pungkas Irmanjaya.

Diskusi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut dimoderatori oleh Dr. Wasis Susetio, SH.,MH., selaku Ketua Warung Kebangsan.

Dalam pemaparannya, Anatomi Muliawan, SH., L.LLM, mengatakan bahwa dalam teori klasis tentang segitiga yang menjadi faktor terjadinya kecurangan (Fraud). Korupsi terjadi karena tiga hal; Pertama, adanya tekanan, seperti gaya hidup, tuntutan kebutuhan. Kedua, Rasionalisasi, yakni seseorang akan mencari  pembenaran mengapa ia harus korupsi. Ketiga, kesempatan. Faktor tekanan dan rasionalisasi berkaitan dengan faktor internal (Subyektif) pelaku kejahatan. Sedangkan faktor kesempatan ini berkaitan dengan sistem yang bersifat objektif atau faktual. Pada faktor subyektif itulah dapat menjadi domain dan peran tasawuf. Hanya saja, tasawuf tidak dapat mencegah korupsi jika tidak didukung dengan perbaikan sistem. Dalam kaitannya dengan faktor tekanan dan rasionalisasi yang dapat menjadi peran tasawuf itu, maka  disinilah aparat negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaaan di agama-agama lainnya untuk membantu meningkatkan integritas, dan disitulah  padu padan (Sinergitas) antara tasawuf dan perbaikan sistem, pungkasnya.

Untuk menanggulangi kejahatan korupsi termasuk pencegahannya, tidak cukup dengan melakukan perbaikan integritas, namun juga perlu aspek lain antara lain perbaikan sistem. Disisi lain menurut Anatomi, suatu sistem tidak akan efektif, jika sistem yang dibangun tidak diinternalisasikan kepada seluruh stake holder dalam suatu lembaga. Sebaliknya, jika sistem diinternalisasikan dengan baik, maka akan jauh lebih efektif daripada jika sistem itu tidak diinternalisasikan.

Sementara itu, menurut  Dr. Ajid Thohir, MA., kejahatan korupsi termasuk perbuatan munkar karena merugikan orang banyak dan ini sangat dibenci Allah. Dikatakan Ajid, Imam Al-Ghazhali membagi penyakit manusia menjadi dua jenis, yakni penyakit fisik dan penyakit ruhani.

Korupsi merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan problematika yang ada dalam diri manusia sebagaimana problematika lainnya. Para pelaku korupsi adalah mereka yang sedang mengalami penyakit jiwa/ruhani,  dan hal itu hanya dapat diobati melalui pensucian jiwa melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf. Hanya saja, tasawuf saja tidak cukup tanpa thoriqoh. Menurutnya, tasawuf berada pada wilayah epistemologi atau tataran konseptual, sedangkan thoriqoh berada pada tataran aksiologi atau praktik. Karenanya, tasawuf tanpa thoriqoh bagaikan ilmu tanpa amal.  Lebih lanjutnya dikatakan, pada asalnya manusia diciptakan dalam keadaan ma’rifah (kenal) kepada Allah. Hanya saja, dalam kehidupannya, dia harus berusaha melawan tipu daya syetan yang selalu mendorongnya ke jalan yang menyimpang termasuk perilaku korupsi. Untuk itu,  dengan pengamalan nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik atau amaliah-amaliah yang ada dalam thoriqoh, diharapkan seseorang dapat kembali kepada jati dirinya yang sesungguhya.

Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron, SH.,MH., selaku pemateri ketiga mengemukakan bahwa kondisi korupsi di Indoenesia saat ini bukan hanya seperti fenomena gunung es yang tampak di permukaan. Namun yang terjadi di Indonesia lebih dari itu. Pelaku korupsi yang ditangkap KPK dan penegak hukum lainnya hanya terbatas pada pucuknya saja dari gunung es, yang tidak ditangkap yang di atas bongkahan lebih banyak lagi. Bahkan yang dibawah bongkahan gunung es yang berupa kepalsuan-kepalsuan jauh lebih banyak lagi yang sesungguhnya termasuk bentuk koprupsi dalam arti yang substantif.                                

Lebih lanjut dikatakan, saat ini  semua elemen bangsa mengalami disorientasi hidup, bukan hanya penyelenggara negara tapi semua elemen bangsa. Menurtnya, korupsi secara formil memang perbuatan yang melanggar norma undang-undang. Akan tetapi, ada lagi korupsi yang tidak melanggar hukum, namun hal itu termasuk korupsi dalam arti yang sesungguhnya.  Gufron lalu memberikan contoh seperti ketika seseorang yang mengalami masalah hukum datang ke seorang lawyer, maka idealnya semestinya insting seorang lawyer adalah  masalah ketidakadilan yang sedang dihadapi sehingga perlu didampingi untuk mendapatkan keadilan. Yang terjadi malah sebaliknya, yang mendominasi fikirannya adalah  seberapa besar uang yang akan didapat dari kasus tersebut. Fenomena seperti ini tidak saja terjadi di dunia hukum, namun terjadi pula di lingkungan lain, antara laian seperti di kedokteran, pendidikan, dan politik.   

Khusus di bidang pendidikan, dunia pendidikan mengalami disorientasi oleh karena  sistem pendidikan kita lebih menekankan pada kebutuhan pasar (link and match), dan kurang menekankan pada pengembangan kapasitas untuk menjadi individu yang dapat memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada manusia dan alam raya secara baik. Akibatnya, indikator kesuksesan lebih dilihat dari aspek materialistis, kekayaan dan kemewahan. Selama sistem pendidikan kita tetap seperti itu,   maka dunia pendidikan hanya akan mencetak kader-kader koruptor, dan permasalahan  korupsi tidak akan pernah dapat dicegah secara maksimal, pungkasnya.

Diskusi berjalan cukup antusias dengan peserta yang kebanyakan berlatarbelakang pendidikan hukum, baik mahasiswa, akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, pemerhati hukum, aktivis thoriqoh (Pengurus/anggota MATAN dan JATMAN seluruh Indonesia), termasuk pemerhati ilmu tasawuf dan pengamal thoriqoh, yang berasal dari berbagai daerah.[Idris]

Makassar, JATMAN Online: Momentum bersejarah kembali terukir di Kota Daeng. Hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pelantikan pengurus Idarah Syu’biyah Jam’iyah Ahli Thariqah al-Muktabarah an-Nahdliyyah (JATMAN) Kota Makassar berlangsung khidmat di Aula Angin Mamiri Rujab Walikota Makassar.

Panitia mengangkat tema “Thariqah al-Mu’tabarah Bangkit, Indonesia Damai dan Berkah”. Tema ini seakan-akan menitip pesan, bahwa keberadaan pengamal tarekat dengan pesan dakwahnya akan memberikan kontribusi besar bagi bangsa, yaitu menciptakan kedamaian dan menurunkan berkah Allah SWT. di Indonesia, khususnya di Kota Makassar.

Secara resmi kepengurusan Idarah Syu’biyah JATMAN Makassar dilantik oleh Drs. K. H. Sahib Sultan Karaeng Nompo (Rais Idarah Wustha JATMAN Prov. Sulawesi Selatan) kemudian dilanjutkan penandatangan berita acara oleh Mudir Idaroh Wustha JATMAN SULSEL (Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad, MS. APU), dengan Mudir Idarah Syu’biyah JATMAN Makassar (Drs. H. Misbahuddin Salamu, MA.), Rais Awal JATMAN Pusat Syeikh Sayyid Abd. Rahim Assegaf Puang Makka dan Rais Ifadliyah JATMAN SULSEL dan Makassar, turut menyaksikan Pejabat Walikota Makassar, Pejabat Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar, Ketua Tanfiziyah NU Makassar.

Mudir Idarah Syu’biyah JATMAN Kota Makassar dan juga Kepala Kantor Kemenag Luwu Timur, Drs. H. Misbahuddin Salamu, MA. menyampaikan dalam pidato pembukanya, bahwa JATMAN adalah organisasi keagamaan yang mewadahi pengamal tarekat mu’tabarah dengan menganut paham Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah sesuai yang dibawa oleh para masyaikh dan ulama al-‘Amilin. Dakwah JATMAN selain menebar Islam Rahmatan lil ‘alamin dalam bingkai Ke-Indonesiaan juga berupaya menguatkan generasi yang berakhlak dan memiliki kekuatan ruhani berdasarkan iman dan taqwa.

Pelantikan kali ini dihadiri dari pejabat pemerintah Kota Makassar, para masyaikh dan ulama, pejabat Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar. Diantaranya Syeikh Sayyid Abd. Rahim Assegaf Puang Makka (Mursyid Tarekat Khalwatiah Syekh Yusuf al-Makassari dan Rais Awwal Idaroh Aliyah JATMAN Pusat, Syeikh K. H. Sahib Sultan Karaeng Nompo (Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufiyah al-Makassari), Dr. K. H. Abd. Muttalib, M.Ag. (Rais Ifadliyah Idarah Syu’biyah JATMAN Makassar), Drs. K.H. Alwi Nawawi, Ketua Tanfidziah NU Kota Makassar Dr. K.H. Kaswad Sartono, MA., Dr.K.H. Amirullah Amri, MA. (Ketua Majelis Ikhwan Tarekat Al-Muhammadiyah Indonesia), Dr. K. M. Mahmud Suyuti, M. Ag. (Ketua PW. MATAN SULSEL) dan sejumlah Ulama lainnya, Kabag Kesra Kota Makassar, Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar Dr. H.M. Arsyad Ambo Tuo, M. Ag., Dandim, Kapolrestabes, dan pengurus JATMAN Kota Makassar yang ikut dilantik.

Acara kemudian dilanjutkan dengan menggelar Raker Perdana pertama dengan kesepakatan diantaranya adalah pembentukan pengurus Gusniyah (Kecamatan) JATMAN di semua Kecamatan Kota Makassar dengan harapan terakomodir tahun 2021 ini.

Acara pelantikan ini terselenggara dengan sukses berkat Kerjasama ketua panitia H. Ambo Sakka Ambo, M. Ag., sekertaris panitia H. Hasan Pinang, M. Th. I dan seluruh panitia dengan bekerjasama Walikota Makassar. Pelaksanaan Acara mengikuti standar protokol Kesehatan.[Har]