Gus Najih Imbau Masyarakat Selektif Memilih Pesantren
Jakarta, JATMAN Online – Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) M Najih Arromadloni menghimbau agar masyarakat waspada dan selektif dalam memilih pesantren untuk pendidikan putra-putrinya.
Seperti yang diketahui, BNPT menyampaikan pesantren-pesantren yang diduga terafiliasi gerakan radikal. Untuk itu, M Najih Arromadloni (Gus Najih) menyayangkan fenomena kemunculan pesantren-pesantren baru yang hanya secara formalitas mengambil nama pesantren, tetapi kurikulum, sistem pendidikan dan bahkan pembelajaran kitab kuning tidak disertakan di dalamnya.
“Hal ini agar terbangun kewaspadaan dari semua pihak, baik itu stakeholder pemerintah maupun masyarakat. Intinya masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pesantren,” kata Gus Najih seperti dilansir ANTARA, Sabtu (5/2).
Ia menyatakan dalam memilih pesantren perlu beberapa hal yang harus jadi perhatian masyarakat, orang tua dan calon santri di tengah makin banyaknya bermunculan pesantren di Indonesia.
“Harus dilihat dulu sanad atau tradisi keilmuannya ke mana,” ujarnya.
Gus Najih menilai, kesalahan dalam memilih pesantren justru akan menimbulkan dampak panjang yang akan mempengaruhi dan berbahaya bagi keberlangsungan bangsa. Terlebih saat ini marak masuknya ideologi transnasional sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi.
“Padahal, khittah pesantren sejak dahulu adalah doktrin hubhul wathon minal iman, yaitu cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Dan itu yang selama ini menjadi realitas dunia pesantren sepanjang sejarah Nusantara ini,” jelasnya.
Sejatinya selama ini, lanjut Gus Najih, pesantren memiliki andil besar dalam sejarah Nusantara. Pesantren telah mencetak banyak tokoh utama bangsa dari kalangan santri.
“Seperti KH Ma’ruf Amin yang sekarang jadi Wakil Presiden, serta almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pernah menduduki posisi sebagai Presiden. Jadi memang pesantren adalah salah satu cagar pendidikan yang khas Nusantara,” tuturnya.
Pesantren-pesantren yang di bawah organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah sudah diketahui lisensi dari ormasnya dan dikenal masyarakat dengan baik sebagai ormas besar moderat. Karena itu penting bagi pemerintah melibatkan ormas atau pun masyarakat yang berinteraksi langsung dengan pesantren.
“Sebetulnya, pesantren yang moderat ini adalah kekuatan bagi negara untuk melakukan kontra terhadap pesantren yang radikal dengan menyebarkan agama yang moderat,” pungkasnya.
Gus Najih mengapresiasi peran pemerintah yang dinilai sudah tepat dalam menangani fenomena radikalisme yang tumbuh. Khususnya dalam melibatkan banyak ormas keagamaan, ulama dan tokoh masyarakat.
“Saya melihat pemerintah, melalui BNPT, sudah membentuk Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama, yang anggotanya terdiri dari berbagai tokoh-tokoh dari berbagai ormas keagamaan yang ada di Indonesia. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk berjalan bersama pesantren dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia ini,” imbuh Gus Najih.
Editor : Hamzah Alfarisi
