BerandaBeritaJAKIM dan JATMAN Bersinergi Menyusun Pedoman Tarekat Mu'tabarah

JAKIM dan JATMAN Bersinergi Menyusun Pedoman Tarekat Mu’tabarah

Jakarta – JATMAN Online

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN) menjajaki kerja sama strategis dalam penanganan persoalan tarekat, khususnya terkait penetapan prinsip-prinsip kemu’tabarahan dan pencegahan praktik penyimpangan ajaran tarekat.

Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan enam delegasi JAKIM dengan jajaran pengurus JATMAN di kediaman Mudir ‘Ali, Kompleks Pesantren Pasulukan Al-Masykuriyyah, Jakarta Timur, Selasa (15/7/2025).

Kunjungan delegasi JAKIM diterima langsung oleh Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum., bersama Sekretaris Umum JATMAN, Dr. KH. Ali M. Abdillah, M.A., dan Wakil Sekretaris Umum, Amal Amrullah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berbagi pengalaman mengenai berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di Malaysia dan Indonesia.

JAKIM Meminta Pandangan JATMAN tentang Kemu’tabarahan Tarekat

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Umum JATMAN, Dr. KH. Ali M. Abdillah, menjelaskan bahwa JAKIM dan JATMAN berencana membangun kerja sama dalam memberikan pandangan dan pertimbangan terkait deviations from the thariqahs, yakni tarekat-tarekat yang terindikasi melakukan penyimpangan.

Menurut Kiai Abdillah, kerja sama ini akan diarahkan pada penyusunan sejumlah prinsip dan kriteria kemu’tabarahan tarekat yang dapat disepakati oleh kedua lembaga.

“Pihak dari JAKIM akan membangun sinergitas dengan JATMAN terkait indikasi thariqah-thariqah yang melakukan penyimpangan. Maka, JATMAN dan JAKIM akan merumuskan poin-poin mu’tabarah dan disepakati. Sehingga putusan itu nantinya ditandatangani oleh JATMAN dan JAKIM,” ujar Kiai Abdillah yang juga merupakan Pengasuh Al-Rabbani Islamic College Bogor.

Ia menjelaskan bahwa JAKIM memandang JATMAN memiliki otoritas keilmuan dalam memberikan penilaian terhadap tarekat yang termasuk kategori mu’tabarah (diakui) maupun ghayru mu’tabarah (tidak diakui).

Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi para pengamal tarekat maupun masyarakat luas dalam mengenali dan membedakan tarekat yang memenuhi prinsip-prinsip kemu’tabarahan dengan yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Pedoman Tarekat Mu’tabarah untuk Melindungi Pengamal Tarekat di Malaysia

Lebih lanjut, Kiai Abdillah menerangkan bahwa penyusunan pedoman kemu’tabarahan tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi pengamal tarekat, khususnya yang berada di Malaysia.

“JATMAN dan JAKIM akan merumuskan beberapa hal, terkait poin-poin mu’tabarah, sehingga putusan itu ditandatangani oleh JATMAN dan JAKIM. Bagi para pengamal tarekat yang berada di Malaysia akan mendapat perlindungan dari aspek hukum. Karena JAKIM sebagai lembaga otoritas di Malaysia sudah memutuskan poin-poin atau prinsip-prinsip mu’tabarah,” lanjutnya.

Dengan adanya kesepakatan mengenai prinsip-prinsip kemu’tabarahan, kedua lembaga diharapkan memiliki landasan bersama dalam memberikan panduan kepada masyarakat mengenai praktik dan pengamalan tarekat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat membantu mencegah munculnya praktik keagamaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tarekat yang diakui, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan ajaran tarekat secara benar.

Peran JAKIM dan Mufti Malaysia dalam Penanganan Penyimpangan Tarekat

Kiai Abdillah juga menjelaskan bahwa apabila ditemukan praktik tarekat yang berada di luar prinsip-prinsip kemu’tabarahan yang telah disepakati, diperlukan perhatian dan tindak lanjut dari otoritas keagamaan di Malaysia.

Menurutnya, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap praktik-praktik tersebut. Selain itu, pihak Mufti Malaysia juga berpotensi mengambil peran melalui penerbitan fatwa apabila ditemukan kasus penyimpangan yang memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

“Seandainya, ada praktik-praktik thariqah di luar prinsip-prinsip mu’tabarah, maka dengan sendirinya, publik akan menilai atau dari Mufti di Malaysia mengeluarkan fatwa terkait thariqah-thariqah yang tidak memenuhi syarat mu’tabarah,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara organisasi keagamaan yang memiliki otoritas keilmuan dan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam urusan keislaman. Melalui kolaborasi tersebut, penanganan persoalan tarekat diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan mempertimbangkan aspek keilmuan, keagamaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Enam Delegasi JAKIM Hadiri Pertemuan dengan JATMAN

Pertemuan antara JAKIM dan JATMAN tersebut dihadiri enam delegasi dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Delegasi yang hadir terdiri atas:

  1. Tuan Haji Amran bin Haji Awaludin, Pengarah Kanan, Bahagian Penyelidikan JAKIM.
  2. SS YB Dato’ Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor sekaligus Pengerusi PPA JAKIM.
  3. SS YBhg. Prof. Madya Dato’ Dr. Faudzinaim bin Badaruddin, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sekaligus Pengerusi PPT JAKIM.
  4. Puan Khairani binti Husin, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Penyelidikan JAKIM.
  5. Dr. Mohd Aizam bin Masod, Penolong Pengarah Kanan JAKIM.
  6. Encik Mohd Shahir bin Hashim, Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Penyelidikan JAKIM.

Kehadiran para pejabat dan tokoh keagamaan dari Malaysia tersebut mencerminkan keseriusan kedua pihak dalam membangun komunikasi dan kolaborasi terkait persoalan tarekat lintas negara.

Memperkuat Sinergi Tarekat Indonesia dan Malaysia

Penjajakan kerja sama JAKIM dan JATMAN menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam bidang pembinaan kehidupan keagamaan dan pengembangan tradisi tasawuf.

Kedua lembaga memiliki peran yang saling melengkapi. JATMAN memiliki tradisi keilmuan dan jaringan ulama tarekat yang dapat memberikan pertimbangan mengenai kemu’tabarahan, sementara JAKIM memiliki peran kelembagaan dalam urusan dan administrasi keislaman di Malaysia.

Melalui sinergi tersebut, penyusunan pedoman tarekat mu’tabarah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengamal tarekat, memperkuat pemahaman masyarakat, serta menjadi landasan dalam mengantisipasi praktik-praktik penyimpangan.

Kerja sama ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan tarekat di Nusantara, sekaligus memperkuat hubungan keagamaan antara Indonesia dan Malaysia melalui tradisi tasawuf yang berlandaskan keilmuan, sanad, dan otoritas ulama.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img