Rilis 7 Rekomendasi, Convey, PUSPIDEP, PPIM Gelar Seminar Diseminasi Hasil Penelitian Persepsi Ulama Tentang Negara Bangsa

0

JAKARTA – Convey bersama (Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP) Yogyakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar “Launching dan Seminar Diseminasi Hasil Penelitian; Persepsi Ulama Tentang Negara Bangsa: Otoritas, Negosiasi Dan Reservasi” di Hotel Grandhika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (9/1).

Direktur PusPIDep, Dr. Suhadi Cholil, “Sejak lama, ulama telah membuktikan perannya yang vital dalam historis Indonesia. Kita melanjutkan penelitian tentang ulama yang dimulai sejak era 70-an dalam berbagai konteksnya. Namun ada kebutuhan untuk memahami persepsi ulama dari berbagai latar belakang afiliasi sosial, politik, dan keagamaan tentang format negara-bangsa, serta konsep turunan atau konsep dasar yang menopangnya. Ditambah belum adanya penelitian di aspek itu membuat penelitian ini penting sekali dilakukan,” ungkapnya mengantar seminar hasil penelitian tersebut.

Miftahun Ni’mah S., MA, sebagai pembicara pertama menjelaskan, “Produk dari penelitian ini ialah kita bisa melakukan pemetaan atau profiling ulama di Indonesia tentang pengukuran sikap ulama terhadap negara bangsa (nation-state) dan memberikan gambaran posisi ulama Indonesia berhadap-hadapan dengan gagasan dan format nation-state Indonesia masa kini. Persepsi tersebut dikembangkan dari 4 konsep dimensi, pro-sistem, anti kekerasan, toleransi, dan pro kewarnegaraan, dengan total koresponden 450 ulama,” ujar salah seorang peneliti dari PusPIDep Yogyakarta.

Lanjutnya, Miftah menerangkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif serta dilaksanakan di 15 kota. Kota yang merepresentasikan kota-kota besar di Indonesia. Keragaman kota dipilih berdasarkan 3 kategori:
Pertama, kategori kota metropolitan di mana kultur urban Muslim sangat kuat (Jakarta, Medan, Bandung, Makassar dan Surakarta). Kedua, kategori kota dengan dominasi populasi ulama (dan tradisi Islam) arus utama yang cukup besar (NU dan Muhammadiyah; Banda Aceh, Padang, Palangkaraya, Surabaya dan Banjarmasin). Ketiga, kategori kota dengan isu minoritas yang khas (Pontianak, Denpasar, Manado, Kupang dan Ambon).

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian yang juga didukung United Nation Development Programme (UNDP), menurutnya hasil penelitian ini juga bisa membaca arah politik Islam serta dinamika hubungan agama dan negara di Indonesia. “71.56 % ulama Indonesia menerima konsep nation-state dengan tingkat penerimaan yang bervariasi, dari konservatif, moderat, inklusif sampai progresif. Sedangkan 16,44 % menolak dengan bervariasi dari eksklusif, radikal sampai ekstrem,” demikian ucap pakar di bidang politik Islam tersebut.

Ia juga berkesimpulan bahwa penelitian tersebut menegaskan gagalnya kaum Islamis dalam berkompetisi merebut ruang publik dengan menjadikan ideologi khilafah dan eksremisme kekerasan (violet extremism). Namun jangan bersenang hati dahulu, sebab masih ada 16.44 % ulama yang menolak negara bangsa. Disertai masih tingginya reservasi ulama terutama terhadap isu toleransi dan kewargaan.

Dr. Ahmad Suaedy, Co-Founder Wahid Institute dalam kesempatan berikutnya ikut memberi komentar, “dalam nation state ada 3 hal yang menjadi perhatian, kesetaraan, konstitutional, dan teritorial integrity sedangkan dalam diskursus Islam ada istilah ummah, ukhwah, dan kafir dzimmy yang penting untuk dikonfirmasi, sebab tak jarang istilah tersebut bertabrakan dengan konsep nation-state,” demikian, terang doktor bidang studi Islam tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa terjadi distraction of authority, dimana pengaruh dan autoritas dari religious entrepreneur jauh lebih besar dibanding religious scholar. “Ini adalah tantangan kita,” pungkas doktor yang meneliti Gus Dur dalam disertasinya.

Religious scholar adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan agama secara formal seperti pesantren dan universitas Islam. Sedangkan religious enterpreneur adalah mereka yang memperoleh pengetahuan agama melalui sumber tersedia dan mudah diakses seperti buku terjemahan, dan mengikuti pengajian di media seperti televisi dan internet. Meraka juga mampu mengemas pesan-pesan keagamaan melalui media baru sehingga menjangkau pemirsa yang lebih luas dan tak jarang memiliki follower banyak di media sosial. Ulama dalam penelitian ini mengacu pada kedua istilah tersebut.

Sedangkan Prof. Djamhari Makruf pada giliran presentasinya memaparkan bahwa ada kegelisahan pasca reformasi tentang relasi agama dan negara. Ia juga beranggapan “diskusi kita sangat stagnan, kita perlu berani menawarkan referensi dan literatur politik Islam dari ulama nusantara misalnya, dalam hubungan agama dan negara” imbuh team Leader Convey PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini menawarkan beberapa poin rekomendasi yang penting dipertimbangkan oleh pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat:
1. Mendorong isu-isu kewargaan dan toleransi menjadi bagian integral dalam diskursus keagamaan ulama dan mendorong ulama memformulasikan strategi realisasi praktiknya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

2. Memasukkan materi kewargaan dan toleransi dalam kurikulum pendidikan keulamaan baik pada lingkup pesantren maupun pendidikan tinggi.

3. Mendorong gagasan Islam sipil, yaitu artikulasi Islam yang terkait dengan nilai-nilai demokratis sebagai paradigma berpikir keulamaan di dalam institusi-institusi keulamaan seperti MUI, pesantren, perguruan tinggi Islam dan organisasi sosial keagamaan Islam.

4. Perlunya memilih, merekomendasikan atau bahkan menyusun literatur keagamaan Islam yang selaras dengan konteks kemaslahatan masa kini (namun di saat yang sama juga mempunyai landasan skriptural yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan) untuk didistribusikan dan dijadikan landasan wacana agama di institusi pendidikan yang dikelola pemerintah, dan institusi negara.

5. Mendorong dan memfasilitasi ulama yang memiliki paradigma berpikir keislaman kontekstual untuk (berkompetisi) mengisi ruang-ruang majelis taklim untuk mengendalikan wacana dan praktik Islam publik.

6. Mengintervensi wacana keulamaan dengan agenda kebudayaan nasional agar kemajemukan budaya dan pandangan menjadi fakta yang harus dipertimbangkan dalam artikulasi agama oleh ulama.

7. Mengeliminasi semua jenis undang-undang, peraturan pemerintah atau surat keputusan pemerintah yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai toleransi dan kewargaan, dan sering dipakai landasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan intimidasi sosial terhadap kelompok yang dianggap ‘heretik’.

Acara dimoderatori oleh Dr. Najib Kailani, Dosen UIN Sunan Kali Jaga. Hadir para peneliti, akademisi, perwakilan dari kedutaan besar Jepang, kepala Puslitbang Lektur Keagamaan Dr. Muhammad Zain, mahasiswa, mitra Convey, lembaga dari negara lain, serta insan media. (eep)

Comments
Loading...