Omnibus Law dan Masalah Tenaga Kerja Kita

Aturan ketenagakerjaan menjadi isu yang tak pernah ada habisnya selama masyarakat masih mengendus adanya ketidakadilan, ketimpangan dan masih belum merasakan kesejahteraan. Sebab itu, ketika muncul wacana Omnibus Law, yang salah satunya mengatur ulang undang-undang ketenagakerjaan, reaksi pun beragam.

Sebagian buruh malah turun ke jalan, mempertanyakan atau lebih tepatnya mencurigai, kalau-kalau aturan baru nanti justru malah merugikan mereka. Padahal niat pemerintah, Omnibus Law untuk kebaikan semua, baik untuk investor juga bagi tenaga kerjanya.

Sebetulnya, apa sih pengertian Omnibus Law?

Menurut kamus Hukum Merriam-Webster, Omnibus Law berasal dari frasa Omnibus Bill, yakni Undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Omnibus sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘segalanya’.

Konsep Omnibus Law sudah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya Amerika Serikat yang sudah menggunakannya sejak 1840.

Jadi, Omnibus Law adalah konsep produk hukum yang merangkum semua hukum yang diperlukan untuk satu isu atau topik tertentu, dan ketika Omnibus Law berlaku, semua hukum lain yang mengatur topik atau isu yang sama otomatis gugur.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok Omnibus Law salah satunya tentang Cipta Lapangan Kerja, yang dipelesetkan oleh pihak yang menolak menjadi ‘Cilaka’.

Kenapa dianggap Cilaka

Pertama, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dianggap tertutup. Ekonom UI Faisal Basri, sebagaimana dikutip berbagai media pada Selasa (21/1), mencurigai RUU tersebut telah “rusak” substansinya. Menurut Faisal, dari informasi yang didapatnya, pihak yang diundang diskusi tentang RUU tersebut harus teken di atas meterai agar tidak membocorkan hasil rapat.

Kedua, RUU Omnibus Law semula disusun agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi dimaksud justru didorong melalui penambahan investasi. Padahal kondisi investasi di Indonesia saat ini tidaklah buruk. Bahkan masih lebih tinggi ketimbang Malaysia, Afrika Selatan dan Brazil. Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi, setelah Tiongkok dan India.

Tapi sayangnya, fokus investasi selama ini masih terkait pembangunan tempat-tempat yang malah meningkatkan impor barang konsumsi seperti mal dan pusat belanja modern. Padahal seharusnya, fokus pemerintah adalah investasi mesin dan peralatan untuk meningkatkan produksi manufaktur dan ekspor produk bernilai tambah. Jadi, RUU baru ini dikhawatirkan salah arah.

Ketiga, RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dicurigai justru bakal merugikan buruh atau pekerja, di mana ada tiga isu utama yang dikhawatirkan, yaitu:

Mengatur fleksibilitas jam kerja, proses perekrutan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Gambarannya, perusahaan bakal dengan mudah merekrut dan memecat tenaga kerja. Begitupun pekerja, bisa dengan mudah pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain.

Untuk lebih mudahnya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak atau outsourching saja. Tujuannya supaya tidak perlu membayar pesangon setiap memecat pekerja. Hal ini tentu meningkatkan kerentanan (job security) bagi pekerja.

Mempermudah proses perizinan tenaga kerja asing

Ini tentu sangat merugikan tenaga kerja lokal atau di dalam negeri, di saat masih banyaknya rakyat yang menganggur atau memiliki pekerjaan yang belum layak. Tidak artinya mendatangkan investor dari luar negeri untuk membuka lapangan kerja kalau pekerjannya juga dibawa dari luar negeri pula.

Sistem upah berbasis jam kerja

Sistem upah per jam dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum, tentu saja ini menguntungkan bagi pengusaha, tapi tidak bagi pekerja.

RUU Cipta Lapangan Kerja memang masih digodok oleh pemerintah dan DPR-RI. Kekhawatiran masyarakat, khususnya organisasi buruh, akan dampak negatif yang ditimbulkan, harusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dan para wakil rakyat agar kekhawatiran tersebut tidak benar-benar terjadi pada saat RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

Prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, serta mengedepankan kesejahteraan pekerja harus dijunjung tinggi dalam menetapkan peraturan terkait ketenagakerjaan. Bahkan dalam ajaran Islam, terlambat dalam memberikan upah saja, padahal sudah ada kemampuan membayarnya dianggap suatu kezaliman, apalagi menciptakan sistem yang zalim.

Sebagaimana hadits Nabi Saw, “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering,” (Hadits Riwayat Ibnu Majah). Serta hadits, “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman,” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Baca Lainnya
Komentar
Loading...