Milad ke-45 MUI, dari Soal Pelik hingga Menggelitik

Sebagai lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, serta cendikiawan Islam tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah membimbing, membina serta mengayomi umat Islam di Indonesia.

Tak heran, MUI selalu merespon setiap persoalan yang ada di masyarakat, khususnya yang terkait dengan kehidupan umat Islam, dari mulai masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik. Dari masalah yang pelik sampai yang menggelitik MUI harus meresponnya, karena itulah masalah yang terjadi di masyarakat.

Isu-isu dari mulai khilafah, perbankan, komunisme, pandemi Corona, hingga perdebatan masyarakat soal kue klepon yang islami dan tidak islami, tak luput dari respon MUI. Respon tersebut ada yang keluar dalam bentuk fatwa atau hanya dengan pernyataan sikap.

Soal Covid-19 misalnya, MUI mengeluarkan Fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Kemudian soal kritik MUI terhadap rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR RI. MUI mengeluarkan surat pernyataan terkait penolakan RUU tersebut beserta alasan-alasannya, salah satunya karena konsep RUU tersebut sangat sekuler dan ateistik.

Lalu yang terbaru, soal kue klepon yang diperdebatkan masyarakat di media sosial bahwa kue ini ada yang menganggap islami dan tidak islami.

Masalah ini direspon oleh Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, pada Selasa (21/7), bahwa sebuah produk bisa saja halal meskipun belum ada sertifikatnya.

Anwar menyatakan, sepengetahuannya, klepon memang belum pernah diperiksa kehalalannya oleh LPPOM MUI, tapi sudah diketahui umum bahwa bahan-bahan klepon tidak ada yang memilliki unsur haram.

Hari ini, Minggu 26 Juli 2020, MUI memperingati Miladnya yang ke-45 tahun, meskipun karena Covid-19, tidak ada perayaan ulang tahun dengan kegiatan besar seperti tahun-tahun sebelumnya.

MUI berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Sejak didirikan, ratusan fatwa sudah dikeluarkan. Pemerintah saat itu, mendirikan MUI dengan tujuan agar memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional, partisipasi ulama dalam pembangunan nasional, serta mempertahankan keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu.

Selain itu, ada 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah.

Tak ketinggalan, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah itu, dihasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah sebagai tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah Piagam Berdirinya MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Selama 45 tahun, MUI sudah dipimpin oleh 7 ketua umum dan satu pelaksana tugas (plt), yaitu: Buya Hamka (1977–1981), KH. Syukri Ghozali (1981–1983), KH. Hasan Basri (1983–1990), Prof. KH. Ali Yafie (1990–2000), KH. M. Sahal Mahfudz (2000–2014), HM. Din Syamsuddin (2000–2014), KH. Ma`ruf Amin (2014-2019), dan terakhir yaitu Zainut Tauhid Sa’adi, yang merupakan wakil menteri agama, sebagai pelaksana tugas.

Fatwa-fatwa MUI

Pada 2 Agustus 1978, Buya pernah mengeluarkan fatwa mengenai masalah Jama’ah, Khalifah, dan Bai’at. Saat itu Kejaksaan Agung bertanya kepada MUI soal dibentuknya Jamaat Muslimin Hizbullah di bawah pimpinan Syeh Wall Al-Fatah pada 1953, yang hingga saat itu masih berdiri.

Dalam salah satu fatwa, MUI menyebut diperlukannya usaha-usaha dakwah terhadap kekeliruan pemahaman terhadap yang berlainan dengan pemahaman umum tentang Alquran dan Hadits.

Pada awal pendiriannya, Buya Hamka sebagai tokoh Islam progresif sebetulnya menginginkan MUI menjadi lembaga independen yang bertanggungjawab dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, meluruskan pemahaman tentang modernisasi, menjaga kepentingan umat Islam Indonesia, serta sebagai penyampai aspirasi umat kepada pemerintah.

Namun dalam perjalanannya selalu ada dinamika politik yang menyertainya, misalnya di era Presiden Soeharto, pemerintah pernah dianggap “menggunakan” MUI sebagai bagian dari kebijakan politiknya. Begitupun pada setiap periode pemerintahan, selalu saja ada anggapan seperti itu.

Namun, betapapun demikian, sebagai lembaga yang memiliki otoritas keulamaan, MUI tetap dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas, sebagai pegangan bagi umat untuk menjawab persoalan-persoalan dari mulai yang pelik hingga yang sangat sederhana. Terlebih di era digital dengan fenomena post truth seperti sekarang ini.

Baca Lainnya
Komentar
Loading...