Mengurus Tilang Elektonik

Melanggar sepertinya sudah menjadi tabiat manusia, termasuk manusia Indonesia. Khususnya pelanggaran di jalan raya. Sudah menjadi pemandangan biasa, orang naik sepeda motor tidak pakai helm, menerabas lampu merah, berbonceng tiga dan banyak lagi pelanggaran bentuk lain. Kalau ditanya kenapa melanggar? Jawabnya enteng saja. Polisi tidak ada.

Kesadaran hukum masyarakat memang masih rendah. Di jalan raya, mereka taat aturan kalau ada pengawasan saja. Jika tidak, kebanyakan seenaknya. Makanya, ketika tilang elektronik (e-tilang) diterapkan di sejumlah ruas jalan raya, masyarakat seolah-olah harus menyiapkan diri. Bahkan ada kelompok yang bereaksi menunjukkan ketidaksetujuan.

Padahal sebetulnya, ini penerapan hukum biasa saja. Rekaman elektronik hanya sebagai alat bukti pelanggaran. Agar polisi tidak terus berdiri mengawasi para pelanggar di sepanjang jalan. Agar masyarakat semakin sadar dan menaati tata tertib berkendaraan. Undang-undang lalu lintas yang diberlakukan masih sama seperti sebelumnya. Tapi karena masyarakat terbiasa tidak taat, penegakkan hukum yang semakin ketat terasa memberatkan.

E-tilang sebelumnya sudah diberlakukan pada kendaraan roda empat di sepanjang Jalan Sudirman – MH Thamrin Jakarta. Mulai awal Februari 2020 bakal diberlakukan juga pada kendaraan roda dua. Jalur pemberlakuan juga ditambah, meliputi koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas.

Foto: gridoto.com

Untuk roda dua, kepolisian bakal fokus pada tiga jenis pelanggaran. Pertama, bagi yang tidak memakai helm. Kedua, melanggar marka jalan atau menerobos lampu merah. Ketiga, melewati stop line.

Pelanggaran lain yang juga bakal diberlakukan adalah menggunakan ponsel pada saat berkendara.

“Kecuali kalau dia berhenti dulu, ngetik-ngetik, baru jalan lagi itu enggak kena,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf saat melakukan sosialisasi kepada media.

Bagaimana cara mengurus e-tilang?

Berikut cara mengurus pembayaran denda e-tilang sebagaimana dirilis Ditlantas Polda Metro Jaya:

Bagi pelanggar yang terekam CCTV Polisi, akan dikirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan via pos Indonesia.

Surat tersebut menyertakan foto bukti pelanggaran, jenis pasal yang dilanggar, tenggang waktu konfirmasi, link serta kode referensi, serta lokasi dan waktu pelanggaran.

Setelah surat konfirmasi diterima, pemilik kendaraan wajib melakukan klarifikasi. Ada dua cara melakukan klarifikasi, yaitu bisa dengan cara online maupun manual.

Cara pertama, yaitu secara online melalui situs www. etle-pmj.info. Kedua, dengan mengirimkan blanko konfirmasi ke Posko E-TLE di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

Posko E-TLE buka dari hari Senin-Sabtu, rinciannya: Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 wib dan Sabtu dari pukul 08.00-14.00 wib.

Pelanggar akan diberi waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi. Sesudah itu, pelanggar akan mendapatkan surat tilang biru sebagai bukti pelanggaran serta kode BRI virtual sebagai kode virtual untuk pembayaran melalui Bank BRI.

Pembayaran bisa dilakukan lewat bank BRI atau jika mau, pelanggar bisa mengikuti sidang terlebih dulu sesuai jadwal yang ditentukan. Sebaiknya, denda tilang segera dibayar sebab jika tidak STNK akan diblokir dan tidak akan bisa diperpanjang apabila denda tilangnya belum dibayar.

Sisa denda maksimal bisa dikembalikan

Untuk pembayaran denda e-tilang secara online diberlakukan denda maksimal. Berikut besaran dendanya: Tidak memakai helm denda maksimal Rp 250.000, mengganggu konsentrasi (main ponsel) denda maksimal Rp 750.000, melawan arus denda maksimal Rp 500.000.

Foto: pontas.id

Namun untuk diketahui, apabila hasil putusan sidang menyatakan ternyata denda tilang lebih kecil, dana akan dikembalikan. Caranya, datangi Kejari setempat untuk mendapatkan surat keterangan sisa titipan denda tilang, lalu datang ke unit kerja operasional Bank BRI untuk mengambil sisa uang dendanya. Sisa denda tilang bisa dipindah-bukukan ke rekening tabungan jika pelanggar mempunyai rekening BRI atau dibayarkan secara tunai.

Tilang elektronik diklaim bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas hingga 27 persen. Sampai saat ini, di Jakarta setidaknya ada sebanyak 25.459 pelanggar yang telah melakukan konfirmasi dan pembayaran denda tilang. Sementara 28.615 pelanggar diblokir STNK kendaraannya.

Sebetulnya, tanpa e-tilang pun masyarakat seharusnya menaati peraturan berlalu-lintas, karena dengan menaati peraturan sesungguhnya pengendara sedang menyelamatkan dirinya dan orang lain dari kecelakaan lalu-lintas yang tidak diinginkan.

Baca Lainnya
Komentar
Loading...