Mengetahui Qawaidut Taqnin NU

Qawaidut Taqnin adalah kaidah-kaidah yang secara substansial harus melatarbelakangi pembuatan aturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pandangan NU, kepentingan ke depan harus didasarkan pada kepentingan pelaksanaan nilai-nilai Islam mengingat pelaksanaan nilai-nilai Islam tidak hanya penting bagi umat Islam saja melainkan juga bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan seluruh umat manusia.

NU juga menyadari kebhinekaan bangsa Indonesia dan mendukung tegaknya NKRI, karena itu penerapan syariah harus digunakan pendekatan tadriji (berangsur-angsur) sejalan dengan fikrah nadhliyyah yang mempertimbangkan aspirasi dan budaya masyarakat.

Dari segi muatannya, pembuatan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan.

Dengan mengacu kepada filosofi ajaran Islam (maqashid as-syariah), NU berpandangan bahwa semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat memperkuat lima tujuan diturunkannya syari’at (al-kulliyat al-khams), yaitu:

1. Hafidzud-Din
Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam, sebaliknya harus memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu, pertimbangan untuk kepentingan syariat harus ditempatkan di atas segala-segalanya. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka setiap aturan perundang-undangan hendaklah memberi kemudahan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya, dan pada saat yang sama juga memberi kemudahan bagi umat lainnya untuk mengamalkan ajaran agamanya.

2. Hifdzun Nafs
Seluruh peraturan perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan hidup dan melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dibenarkan adanya aturan perundang-undangan yang merendahkan martabat manusia, karena manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna.

3. Hifdzul ‘Aql
Peraturan perundang-undangan harus memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berpikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, jauh dari sikap pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia sehingga menjadi aman dan bahagia.

4. Hifdzun Nasl
Seluruh aturan perundang-undangan harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar dan alasan apapun. Demikian juga tidak dibenarkan aktivitas perusakan lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup manusia.

5. Hifdzul Mal
Aturan perundang-undangan hendaknya dapat memelihara kepemilikan harta, baik kepemilikan yang sempurna (milkut-taam), maupun kepemilikan tidak sempurna (milkun-naqish). Islam menegaskan adanya kepemilikan perorangan dan kepemilikan syirkah, tetapi harta yang dimiliki mempunyai nilai ibadah dan nilai sosial yang ditunaikan melalui zakat, infak, shadaqah, wakaf dan sebagainya.

Sumber: Ensiklopedia Nahdlatul Ulama

Komentar
Loading...