Laut China Selatan Memanas

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengajukan protes kepada pusat kekuasaan di Beijing karena sebuah kapal penjaga pantai China terus menerus berada di wilayah perairan NKRI sejak Sabtu (12/9) hingga Senin (14/9) siang, meskipun sudah diusir oleh kapal dari Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI.

Kapal itu berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mengklaim wilayah itu adalah bagian dari negara China berdasarkan teori “Sembilan Garis Putus” yang didasari oleh hak kesejarahan.

Situasi terakhir sudah sangat menegangkan. Komando Armada (Koarmada) I TNI AL bahkan sudah menyiagakan empat kapal perang Indonesia di wilayah Natuna Kepulauan Riau dengan rata-rata 100 personel di atasnya. Jadi, total ada 400 personel. Biasanya, dalam kegiatan rutin hanya dua hingga tiga kapal yang berpatroli.

Juga penerbangan pesawat militer dari berbagai negara di wilayah Natuna hingga Selat Malaka semakin meningkat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya tensi di Laut Cina Selatan.

Sembilan Garis Putus

Klaim “Sembilan Garis Putus (Nine-Dash Line)” atau disebut juga “Lidah Sapi (Cow’s Tongue)” adalah klaim negara Cina bahwa wilayah itu adalah miliknya. Ini sebetulnya merupakan sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Cina, dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan.

Klaim itu berbenturan dengan dengan kepentingan wilayah negara-negara lain, terutama wilayah NKRI, karena Zona Ekonomi Eksklusif yang dimiliki oleh NKRI sesuai pengakuan dunia internasional juga diserobot oleh klaim Sembilan Garis Putus tersebut.

Konflik Laut Cina Selatan

Konflik Laut Cina Selatan sudah terjadi sejak lama yang melibatkan militer dua raksasa besar, Amerika Serikat dan China. Hingga saat ini, kedua negara itu tak henti saling menunjukkan hegemoni masing-masing.

Bagi Cina, Laut Cina Selatan adalah tentang klaim kedaulatan dan jalur perekonomian strategis. Sebab itu, meski banyak ditentang, Cina tetap terus membangun banyak fasilitas di sejumlah kepulauan buatan yang secara teritorial masih bersengketa dengan sejumlah negara seperti Filipina dan Vietnam.

Laut Cina Selatan bagi Cina juga merupakan jalur maritim utama untuk mewujudkan mimpi “One Belt One Road” (OBOR) dalam rangka menghidupkan kembali jalur sutra (jalur sutra baru).

Sejauh ini, Cina masih merasa belum memegang kendali penuh atas jalur-jalur strategis tersebut. Masih ada negara “pesaing”, terutama AS yang berebut pengaruh di kawasan itu.

Cina merasa harus menguasai jalur maritim Laut Cina Selatan, sebab Cina sampai saat ini memiliki setidaknya enam dari sepuluh pelabuhan kontainer tersibuk di dunia.

Paling utama di Shanghai dengan 29,1 juta TEU (twenty-foot equivalent unit) pada tahun 2010; sementara Shenzhen dan Guangzhou bersama-sama menangani 45 juta TEU setahun. Hong Kong menangani 23 juta TEU.

Singapura yang pernah memimpin dengan 28 juta TEU pada tahun 2010 saat ini berada di peringkat kedua dalam alur distribusi dan keluaran kontainer, meskipun masih tetap dianggap sebagai pelabuhan tersibuk di dunia dalam total tonase pengiriman.

Laut Cina Selatan menjadi sangat vital bagi Cina, terutama sebagai jalur perairan terpenting dan strategis di dunia, khususnya untuk tanker minyak dan bulk carrier khusus yang membawa sumber daya energi dan bahan baku lainnya dari dan ke Cina, Jepang, Korea Selatan, maupun Taiwan.

Sebagai negara pengguna energi migas terbesar di dunia, Cina tentu khawatir keamanan jalur pasokan laut mereka di Selat Malaka, yang membentang 800 kilometer di antara pulau Sumatera Indonesia dan Semenanjung Melayu dan menyempit hanya 2,4 kilometer lebarnya di Selat Singapura, yang mengarah ke Laut Cina Selatan.

Untuk diketahui, sekitar 70 persen perdagangan dunia bergerak melintasi Samudera Hindia antara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Seperempat perdagangan minyak mentah dunia melewati Selat Malaka.

Di tengah ambisi Cina untuk melakukan “ekspansi” ekonomi ke seluruh dunia, Laut Cina Selatan tentu menjadi penting bagi Beijing.

Pantas Cina ngotot bersengketa perbatasan di kepulauan Spartly dan Paracel dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Di kawasan utara, Laut Cina Timur, Cina juga bersengketa dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku yang di Cina dikenal sebagai Diaoyutai.

Sementara, bagi Amerika, Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan strategis bernilai USD 5 triliun per tahun itu, tentu tak akan membiarkan kawasan ini dikuasai Cina.

AS sebagai negara adidaya merasa harus mencegah Cina menguasai jalur Laut Cina Selatan.

Di samping itu, di kawasan tersebut AS juga masih punya sekutu strategis seperti Singapura, Filipina dan Vietnam yang tentu harus “diamankan” dari pengaruh Cina.

Posisi Indonesia

Sebagai negara yang bersinggungan dengan kawasan Laut Cina Selatan, Indonesia tentu menjadi pertimbangan penting bagi AS maupun Cina, apalagi tidak sedikit investasi AS maupun Cina ke Indonesia.

Kedua negara (AS-Cina) bahkan kerap menjadi kiblat kebijakan politik dan ekonomi bagi Indonesia. Bukan rahasia, jika kekuasaan di Indonesia pun dipengaruhi oleh peran AS dan Cina.

Dari sisi AS misalnya kepentingan itu dapat dilihat dari kajian lembaga Council of Foreign Relations (CFR) yang kerap menjadi referensi bagi kebijakan luar negeri AS.

Dalam rekomendasinya tahun 2001, CFR pernah menekankan, “untuk melawan pengaruh Cina yang makin membesar di kawasan Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan yang bernilai sangat strategis, Amerika harus mengambil langkah-langkah yang lebih jelas dan lebih tegas.”

Dokumen tersebut juga menyebut Indonesia: “Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah cadangan minyak dan gas bumi serta tingkat produksi di Indonesia dan Brunei (Darussalam). Indonesia adalah satu-satunya anggota OPEC (ketika itu) yang mengekspor 20% dari produk LNG dunia, sedangkan cadangan yang dimilikinya belum sepenuhnya diketahui. Ladang minyak dan gas bumi terus ditemukan di sana, di Malaysia, di Vietnam, dan di Filipina.”

Baca Lainnya
Komentar
Loading...