Kronologis Kasus Fatwa Sesat MUI Sumut Terhadap Tarekat Sammaniyah

0

Kasus fatwa sesat MUI Sumatera Utara (Sumut) terhadap Tarekat Sammaniyah Pimpinan Syaikh Muda Achmad Arifin terus bergulir, sampai berita ini diturunkan, belum ada titik penyelesaian walau berbagai cara untuk menyelesaikannya sudah dilakukan bahkan sedang dalam proses hukum di pengadilan. Tidak tanggung-tanggung, dari organisasi asosiasi tarekat Indonesia (Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah/JATMAN) Pusat, PB NU, sampai Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sudah turun tangan untuk membela Syaikh Muda Achmad Arifin dan menyerukan kepada MUI Sumut untuk mencabut fatwa sesat tersebut.

Bagi yang belum mengetahui kasusnya, redaksi Tqnnews.com menurunkan kronologis dan perkembangannya yang terkini. Tqnnews.com mendapatkan datanya secara ekslusif dari salah seorang pengurus JATMAN, Dr. K.H. Ali M. Abdillah, M.A, yang merupakan pernyataan resmi dari Pengurus JATMAN Pusat sebagai berikut:

Pertama

Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Nomor 03/KF/MUI-SU/IX/13 telah menetapkan bahwa ajaran Syaikh Muda Achmad Arifin adalah SESAT. Hal ini didasarkan pada laporan 2 (dua) orang mantan murid Syaikh Muda Achmad Arifin, –bernama Arsyad dan Sutini yang telah dipecat oleh Syaikh Arifin karena melakukan pelanggaran berat–, bahwa Syaikh Muda Achmad Arifin mempunyai faham keagamaan yang dianggap menyimpang. Faham keagamaan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Nabi Adam tidak diciptakan oleh Allah S
  2. WT, tetapi oleh malaikat atas perintah Allah.Zak
  3. at mal harus diserahkan kepada guru,Nikah mut’ah diperbolehkan tanpa wali dan saksi.

Berdasarkan pengakuan tertulis Syaikh Muda Achmad Arifin yang telah kami (Pengurus JATMAN Pusat) lampirkan dalam surat terdahulu, Beliau tidak pernah mempunyai faham keagamaan sebagaimana yang difatwakan oleh Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara. Oleh karena itu, laporan yang disampaikan oleh kedua mantan murid Syaikh Muda Achmad Arifin kepada Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara dan akhirnya dijadikan landasan fatwa sesat terhadap faham keagamaan Syaikh Muda Achmad Arifin adalah FITNAH belaka.

Kedua

Fatwa Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomer 03/KF/MUI-SU/IX/13 yang menetapkan bahwa ajaran Syaikh Muda Achmad Arifin adalah SESAT telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasikan Syaikh Muda Achmad Arifin. Berdasarkan fatwa tersebut mereka menuduh Syaikh Muda Achmad Arifin telah melakukan penistaan dan penodaan agama serta melaporkan beliau ke pihak berwajib sehingga kini perkaranya telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara.

Ketiga

Fatwa Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomer 03/KF/MUI-SU/IX/13 yang menetapkan bahwa ajaran Syaikh Muda Achmad Arifin adalah SESAT, telah berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar sesama umat Islam di Medan Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Oktober 2014, Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang atas perkara tuduhan sesat terhadap Syaikh Muda Achmad Arifin. Ketika beliau memasuki ruang sidang, massa yang digerakkan oleh Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara bertakbir, mengumpat dan mencaci-maki Syaikh Muda Achmad Arifin dengan kata sesat dan kafir. Melihat sikap arogan dan kasar massa FUI, maka para jama’ah tarekat Sammaniyah akan melakukan perlawanan. Alhamdulillah dapat dicegah oleh aparat keamanan, sehingga tidak terjadi bentrokan antar kedua kubu. Kami sangat khawatir, jika hal ini dibiarkan akan terjadi bentrokan secara horizontal antara massa FUI dan jamaah tarekat Samaniyah.

Berhubung Syaikh Muda Achmad Arifin merasa telah terjadi kesalahpahaman antara MUI Sumatera Utara dengan beliau, maka pada tanggal 14 September 2014 beliau mengirim surat Nomer 02/MD/MPIU.TS/IX/14 kepada Idaroh Aliyah JATMAN yang berisi permohonan bantuan penyelesaian kesalah pahaman antara MUI Sumatera Utara dengan beliau.

Merespon surat permohonan Syaikh Muda Achmad Arifin tersebut, maka pada tanggal 7 Oktober 2014 kami telah menurunkan tim investigasi ke Medan selama 2 hari untuk mencari informasi dan data di lapangan baik di tempat pengajian Ihya Ulumuddin yang dipimpin oleh Syaikh Muda Achmad Arifin maupun di MUI Sumatra Utara. Berdasarkan data dan fakta di tempat pengajian Ihya’ Ulumuddin, maka kami (Pengurus JATMAN Pusat) berkesimpulan dan menyampaikan klarifikasi kepada MUI Sumatera Utara sebagai berikut:

Tarekat Samaniyah yang dipimpin oleh Syaikh Muda Achmad Arifin adalah termasuk tarekat mu’tabarah. Dzikir dan ajarannya sesuai dengan ajaran tarekat yang mengajarkan syari’at, hakikat, tarekat dan ma’rifat berdasarkan nash al-Qur’an dan al-Hadtis. Tarekat Samaniyah yang dipimpin Syaikh Muda Ahmad Arifin memiliki silsilah muttasil yang sudah diteliti secara ilmiah oleh Saifudin, MA dosen STAIN Langsa, Aceh Darussalam.

Terkait fatwa MUI Sumut terhadap tiga hal yang dianggap menyimpang telah diklarifikasi baik secara lisan maupun tulisan oleh Syaikh Muda Achmad Arifin sesuai dalil al-Qur’an dan Hadits (copy surat terlampir). Syaikh Muda Achmad Arifin juga telah meminta maaf jika terjadi kesalahan kata dan pemahaman.

JATMAN melihat bahwa persoalan ini sebenarnya adalah persoalan internal antara guru dan murid yaitu pemecatan Arsyad dan Sutini oleh Syaikh Arifin karena melakukan pelanggaran berat. Seharusnya hal ini dimediasi dengan bijak bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak ketiga.

JATMAN sebagai organisasi tarekat mu’tabarah dibawah PBNU bertanggung jawab membina semua aliran tarekat mu’tabarah di Indonesia.

Selain itu, tim investigasi JATMAN juga telah melakukan tabayyun dengan MUI Sumut sebanyak tiga kali pertemuan:

Pertemuan pertama, pada tanggal 7 Oktober 2014, tim investigasai JATMAN yang terdiri atas H. Ali M. Abdillah, H. Dwi Sisssaptoro dan Faisal diterima oleh Sanusi (Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara), Arso (Bagian Hukum) dan Husaen (Plt Ketua MUI/Bendahara). Dalam pertemuan tersebut Sanusi menyampaikan bahwa MUI Sumut bersedia mencabut fatwa jika Syaikh Muda Arifin sudah menyampaikan klarifikasi ketiga hal. (Ada bukti rekaman).

Pertemuan kedua, tanggal 24 Oktober 2014 tim investigasi JATMAN dipimpin oleh K.H. Wahfiudin Sakam didampingi oleh DR. H. Ali M. Abdillah, Dwi Sissaptoro dan Eko Darmansyah. Pertama kali kami datang ke PN Medan untuk menyaksikan persidangan Syaikh Arifin. Kami kaget melihat tujuh kendaraan rantis dan dua water canon milik polisi yang dipersiapkan untuk mengamankan proses persidangan. Kami menyaksikan langsung massa yang digerakkan oleh Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara. Di dalam ruang sidang mereka bertakbir, mengumpat dan mencaci-maki Syaikh Muda Achmad Arifin dengan kata sesat dan kafir. Melihat sikap arogan dan kasar massa FUI para jamaah tarekat Sammaniyah akan melakukan perlawanan, namun dapat dicegah oleh aparat keamanan sehingga tidak terjadi bentrokan antar kedua kubu.

Namun catatan kami, jika hal ini dibiarkan dipastikan akan terjadi bentrokan secara horizontal antara massa FUI dan jamaah tarekat Sammaniyah. Kondisi yang mencekam di arena persidangan tersebut kami sampaikan kepada pengurus MUI Sumut supaya hatinya tergerak untuk bisa bersikap bijak dalam menyelesaikan persoalan umat. Dalam dialog tersebut Sanusi menyampaikan pendapat yang berbeda dari pertemuan yang pertama yang bersedia mencabut fatwa. Sanusi menyampaikan bahwa fatwa tidak bisa dicabut, tetapi akan dikelurkan fatwa yang baru untuk memperbaiki fatwa yang lama. Kami menghormati dan menghargai kebijakan MUI Sumut, namun kami meminta supaya MUI Sumut bersikap bijak dalam menyelesaikan masalah ini, karena Syaikh Muda Achmad Arifin sudah ada niat baik menyampaikan klaifikasi terkait tiga hal dengan dalil yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Kami juga menyampaikan alasan kepada MUI Sumut kenapa Syaikh Arifin tidak mau hadir di kantor MUI Sumut, karena MUI Sumut selama ini sudah menjadi pengadilan (satu orang diinterograsi 11 orang), sehingga secara psikologis Syaikh Arifin tertekan. Akhirnya, disepakati JATMAN akan berperan sebagai mediator bersedia menghadirkan Syaikh Muda Achmad Arifin di MUI Sumut dengan catatan format acaranya yaitu silaturrahim bukan pengadilan. Setelah itu, MUI Sumut berjanji akan menerbitkan revisi fatwa. Kemudian waktu pertemuan disepakati pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014. (Ada bukti notulen dan rekaman).

Pertemuan ketiga, hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014. Dalam pertemuan sillaturrahim ini, JATMAN mengutus KH. Abdul Mu’thy Nurhadi, SH (Mudir ‘Am), Prof. DR. KH Abdul Hadi, MA (Wakil Mudir) DR. KH, M. Hamdan Rasyid, MA (Idaroh Aliyah JATMAN), DR. H. Ali M Abdillah, MA (Idaroh Aliyah JATMAN). Sementara itu, dari Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara hadir 16 orang. Rapat dipinpin oleh DR. H. Ramlan Rangkuti, MA (Ketua Bidang Fatwa), H. Sanusi Lukman, MA (Ketua Komisi Fatwa) DR. H. Ardiansyah, MA (Sekretaris Komisi Fatwa) H. Musaddad Lubis MA, H. Asnan Ritonga, MA dan beberapa anggota komisi lainnya termasuk 3 orang wanita. Saat itu, Syaikh Muda Achmad Arifin sudah hadir berada di ruang tamu kantor MUI Sumut.

Pertemuan kali ini berubah dari yang sudah disepakati yaitu silaturrahim dengan Syaikh Arifin yang difasilitasi oleh JATMAN menjadi debat kusir. Sejak rapat dibuka pimpina rapat DR Ramlan Rangkuti, MA sudah menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan kami. Mereka menanyakan maksud kedatangan pengurus JATMAN, ditambah lagi Sanusi Lukman dan Ardiansyah yang telah sepakat mengadakan pertemuan silaturrahim berbalik menyerang kami dengan menanyakan hal-hal yang tidak subtansial, seperti surat permohonan audiensi, surat mandat dari Syaikh Muda Achmad Arifin, surat mandat dari PBNU dan surat tugas dari JATMAN. Padahal semua persyaratan yang ditanyakan sudah ada dan lengkap serta sudah disampaikan sebelumnya. Pembicaraan dalam rapat sangat mundur bukan mencari penyelesaian masalah tapi memperkeruh suasana. Akhirnya kami hanya bisa diam mendengarkan mereka. Kesimpulan pertemuan kali ini adalah sbb:

  • Pertama, Komisi Fatwa MUI Sumut menolak klarifikasi secara tertulis dari Syaikh Muda Achmad Arifin terkait tiga hal yang sudah d
  • ikirim di kantor MUI Sumut.Kedua, MUI Sumut menolak niat baik Syaikh Arifin yang sudah datang di kantor MUI Sumut untuk melakukan klarifikasi secara lisan
  • .Ketiga, MUI Sumut memberikan syarat kepada Syaikh Arifin saat datang di kantor MUI Sumut untuk ruju’ ilal haq ti
  • dak boleh didampingi oleh Pengurus JATMAN.Keempat, menolak ruju’ ilal haq Syaikh Muda Achmad Arifin yang dilakukan secara tidak ikhlas. (Ada bukti rekaman)

Berdasarkan berbagai fakta di atas, maka dengan ini kami Pengurus Idarah ’Ulya JATMAN mengajukan permohonan kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk meninjau ulang fatwa yang telah diterbitkan Komisi Fatwa MUI Sumut. Bukankah Syaikh Muda Ahmad Arifin sudah mempunyai niat baik untuk mengoreksi pernyataannya terkait tiga hal yang sudah diklarifikasi secara tertulis? Mengapa MUI Sumut tidak merespon dengan baik?

Kami protes keras terhadap Komisi Fatwa MUI Sumut yang ucapan dan sikapnya tidak konsisten. Kami merasakan ada upaya kriminalisasi terhadap Syaikh Muda Ahmad Arifin secara sistematis. Mulai dari terbitnya fatwa menyimpang MUI Sumut lalu digunakan oleh FUI untuk melaporkan Syaikh Arifin di kepolisian. Kemudian ada pengerahan massa bayaran yang dikoordinasi oleh FUI untuk melakukan demo di rumah Syaikh Arifin dan di PN Medan. Kami juga protes keras mengapa MUI Sumut menolak dengan keras segala bentuk klarifikasi baik lisan maupun tulisan oleh Syaikh Arifin? Kami sudah mencium ada aroma politik sangat kuat sebagai upaya balas dendam terhadap Syaikh Arifin yang tidak mendukung salah satu calon Bupati yang tidak terpilih. Kami memiliki bukti kuat keterlibatan oknum Wakil Sekjen MUI Pusat sebagai operator yang mengendalikan FUI Medan untuk bergerak di lapangan. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa masalah ini sudah tidak murni masalah keagamaan, tetapi sudah dipolitisir yang targetnya adalah memenjarakan Syaikh Arifin. (Rzk)

Comments
Loading...