KH. Wahfiudin Sakam Hadiri Halaqah ke-10 Komite Khitthah 1926 NU

0

YOGYAKARTA – Untuk kesekian kalinya KH. Wahfiudin Sakam diminta oleh Komite Khitthah 1926 Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Dr. Ir. KH. Salahuddin Wahid untuk menyumbangkan pemikirannya guna perbaikan NU di masa mendatang. Mudir Aam JATMAN tersebut hadir dalam Halaqah ke-10 Komite Khitthah 1926 Nahdlatul Ulama, Rabu (14/8) kemarin di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Acara diisi dengan pemutaran video pesan-pesan dari alm. KH. Tolchah Hasan (Mustasyar PBNU) dan alm. KH. Hasyim Muzadi (Ketum PBNU) tentang apa yang sebaiknya dilakukan NU untuk berjalan sesuai Khitthah-nya seperti yang ditegaskan kembali pada tahun 1984. Halaqah lalu dilanjutkan dengan paparan ilmiah oleh Prof. Dr. KH. Abdul Malik Madani dan Prof. Rochmat Abdul Wahab, serta pandangan umum cucu dari pendiri NU, Gus Shalah dan diskusi antar para ulama sepuh yang hadir.

KH. Attabik Ali Maksum yang nampak duduk menggunakan kursi roda menyambut hangat serta memberi dukungan atas terselenggaranya halaqah tersebut.

“Saya sangat bahagia sekali kedatangan bapak-bapak sekalian. Saya terharu masih ada Komite Khitthah yang peduli dengan NU. Selamat berjuang untuk NU,” ungkap Pengasuh Pesantren Ali Maksum Krapyak tersebut selaku tuan rumah.

Prof. Dr. KH. Abdul Malik Madani memaparkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah semestinya memiliki organisasi yang rapih, manajemen yang canggih, serta disiplin yang tinggi.

Mantan Katib Aam Syuriah PBNU tersebut menilai saat ini identitas NU sebagai Jam’iyah Diniyyah Ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) yang mengelola jutaan nahdliyyin mesti menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Selain itu, Dosen UIN Sunan Kalijaga tersebut juga menuturkan bahwa, NU tidak semestinya terlibat dalam tataran politik rendahan. Politik rendah, yaitu politik praktis. Tetapi NU seharusnya hadir dalam politik tingkat tinggi (high politics).

Politik tinggi NU bercirikan tiga hal, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Etika. Politik kebangsaan NU yaitu ikut menjaga keutuhan NKRI yang menuntut NU proaktif membentengi NKRI sebagai bentuk final. Politik Kerakyatan NU dengan berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan proaktif menyadarkan rakyat atas hak-haknya sebagai rakyat agar tidak menjadi alat kekuasaan bagi elit politik. Sedangkan Etika Politik NU, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. NU mesti lebih menyebarluaskan ajaran Islam tentang etika berpolitik, termasuk menolak suap, politik uang, korupsi, dan lain sebagainya.

Mantan Katib Aam Syuriah era Kiai Sahal tersebut juga menegaskan bahwa halaqah ini pada hakikatnya muhasabatun nafs (mengoreksi diri) mengenai Nahdliyin dan NU bukan untuk membenturkan antar pihak. Ia juga mengingatkan, “Di atas NU ada negara, maka NU jangan mengambil tugas-tugas negara,” pungkasnya.

Acara yang di moderatori oleh Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro Imam Besar Masjid Nasional al-Akbar Surabaya tersebut dihadiri pula oleh banom NU seperti IPNU, IPPNU, Muslimat, Fatayat, JATMAN dan JQH Daerah Istimewa Yogyakarta. (eep)

Comments
Loading...