Kaltim Resmi Dipilih Jadi Ibukota Baru, Ini Alasan Jokowi

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo telah resmi menentukan calon ibu kota baru negara. Lokasi yang dipilih Jokowi adalah Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan pada acara konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8).

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka. Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibukotanya,” ucap Jokowi membuka konferensi persnya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, alasan Ibukota urgen untuk dipindahkan karena beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, airport bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Ditambah beban pulau Jawa dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Serta 58 % PDB ada di Pulau Jawa yang juga menjadi sumber ketahanan pangan Indonesia.

“Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalulintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air yang harus segera kita tangani,” terang Presiden terpilih untuk kali kedua tersebut.

Jokowi juga sebut pemindahan salah satunya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak tahun 2001 telah dilakukan otonomi daerah.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita Intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir. Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegera, provinsi Kalimantan Timur,” papar presiden asal Solo tersebut.

Sedangkan alasan dipilihnya Kaltim, pertama karena resiko bencana minimal termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi hingga tanah longsor. Kedua, lokasinya strategis karena berada di tengah Indonesia dan ketiga karena berdekatan dengan wilayah yang sedang berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.

“Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar,” jelas Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa upaya pemindahan ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kesenjangan pulau Jawa dan luar Jawa. Pemerintah akan membangun industrialisasi di luar pulau Jawa berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Jakarta akan tetap menjadi prioritas yang akan dikembangkan sebagai kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Total kebutuhan untuk ibukota baru kurang lebih 466 T, 19 % dari APBN, sisanya akan berasal dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), serta investasi langsung swasta dan BUMN,” pungkasnya. (eep)

Komentar
Loading...