Connect with us

Nasional

JATMAN Mendirikan Koperasi Umat Rejaning Karyo

Published

on

Photo: JATMAN

Jam’iyyah Ahlith Thariqah aI-Mu’tabarah an-Nahdliyah (JATMAN) mengadakan rapat penyuluhan dan pembentukan koperasi JATMAN di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kedungwuni, Kab. Pekalongan (23/09). Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 anggota diantaranya Bupati dan dinas koperasi Kab. Pekalongan, turut hadir Wakil Rois Aam JATMAN KH Ali Mas’adi.

Menurut Wikipedia Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Ir. H. Aman Subagio Rachman selaku Mudir Tsani JATMAN menyampaikan Koperasi ini dinamakan koperasi konsumen Umat Rejaning Karyo.

“Umat Rejaning Karyo mempunyai arti umat makmur dalam berkarya, sebuah harapan atau do’a dan semoga menjadi kenyataan” Jelasnya. Hal ini selaras dengan makna koperasi itu sendiri.

Ia juga menjelaskan koperasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi umat dan perkiraan dana yang terkumpul tiap bulannya sekitar 10 M perbulan.

“Koperasi akan dapat menggerakan ekonomi umat, dimana dengan iuaran wajib perbulan 10 ribu rupiah dengan anggota JATMAN yang aktif di koperasi 1 juta saja dari 40 juta, maka perbulan akan terkumpul dana sebesar 1.000.000 x 10.000 = Rp 10 M perbulannya” Ujarnya

Lebih lanjut, Kyai Aman menjelaskan koperasi konsumen ini rencana jangka pendek melengkapi baik administrasi dan prasarananya. Lalu jangka menengah melakukan kerja sama dengan distributor seperti beras, mie instan, dan kecap untuk suplai ke pesantren-pesantren. Kemudian Jangka panjang melakukan produksi kebutuhan pokok.

“saat ini dalam proses pembuatan akte pendirian koperasi serta menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Semoga ini semua bisa teralisasiakan dengan lancar” tegasnya.

Organisasi koperasi akan terdiri dari dewan pengawas yang diketuai oleh Rais Aam JATMAN dengan anggota antara lain Wakil Rais Aam JATMAN, sedangkan dewan pengurus akan dinahkodai oleh Bupati Pekalongan sebagai Ketua, mudir tsani sebagai Wakil Ketua dan beberapa anggota.

Berita

JATMAN dan Warung Kebangsaan Gelar Diskusi Pencegahan Korupsi

Published

on

Jakarta, JATMAN Online: Lajnah Advokasi Hukum Idaroh Aliyyah JATMAN, bekerjasama dengan MATAN DKI Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Warung Kebangsaan, menyelenggarakan Diskusi Interaktif dengan tema “Peran Nilai-nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Jumat (17/09). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memahami problematika kejahatan korupsi di Indonesia, bagaimanan perspektif kriminologis terhadap kejahatan korupsi, serta sejauhmana nilai-nilai tasawuf dan praktik thoriqoh dapat dijadikan instrumen atau pendekatan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Diskusi yang diselenggarakan secara virtual itu menghadirkan tiga narasumber yakni; Dr. Nurul Ghufron, SH.,MH. (Wakil Ketua KPK), Dr. Ajid Thohir, MA. (Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dan Anatomi Muliawan, SH., L.LM. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul).

Dalam sambutannya, Idris Wasahua, SH.,MH., selaku Wakil Ketua MATAN DKI Jakarat sekaligus Koordinator Lajnah Advokasi Hukum Idaroh Aliyyah JATMAN mengatakan bahwa gerakan tasawuf dan kaum Thoriqoh memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan kemerdakaan melawan penjajah Belanda. Hingga kini, kaum thoriqoh tetap berperan aktif mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.  Dalam perspektif tasawuf, pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang yang semestinya wajib dihindari. Cinta dunia yang berlebihan (hub ad-dunya) sehingga meletakan dunia sebagai puncak pencarian dengan menghalalkan segala cara serta menerobos nilai-nilai agama seolah lupa adanya pengawasan dari Sang Maha Pencipta Allah SWT. Apalagi, mayoritas pelaku kejahatan korupsi adalah kalangan cerdik pandai yang menyandang sejumlah kedudukan, jabatan, status sosial serta memiliki kemapuan finansial yang cukup memadai. Untuk itu, upaya pencegahan perilaku korupsi tidak dapat mengandalkan pendekatan hukum semata,  namun memerlukan pula pendekatan non hukum, salah satunya  dengan mendayagunakan peran nilai-nilai agama, salah satunya adalah melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf  berorientasi pada pensucian jiwa yang diharapkan dapat mencegah seseorang dari perilaku korupsi.

Sementara itu, Dr. Irmanjaya, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dalam sambutannya mengatakan bahwa aturan-aturan hukum pidana yang ada saat ini termasuk hukum pidana korupsi sudah sangat cukup memadai. Akan tetapi, korupsi saat ini terlihat telah membudaya, dan hal ini akan merusak generasi bangsa kita. Apalagi, jika melihat modus dan reaksi para pelaku kejahatan korupsi baik ketika ditangkap, berada dalam tahanan/penjara dan ketika keluar menjalani hukuman pidana penjara,  tidak mencerminkan adanya rasa penyesalan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Menurutnya, niilai-nilai kejujuran, integritas saat ini sudah mulai luntur dari generasi kita.  “Pendidikan anti korupsi itu harus dimulai dari rumah, tidak saja di masyarakat, tetapi harus dari rumah, orang tua harus menanamkan, guru harus menanamkan, dosen harus menanamkan, dan harus memberi contoh bahwa apapun yang dilakukan harus semata-mata bersih, jadilah anak yang sholeh dan sholehah yang tidak pernah mengambil hak orang lain, dan ketahuilah bahwa Allah melihat segala sesuatu, dan nilai-nilai inilah merupakan  nilai-nilai thoriqoh dan nilai-nilai tasawuf”, pungkas Irmanjaya.

Diskusi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut dimoderatori oleh Dr. Wasis Susetio, SH.,MH., selaku Ketua Warung Kebangsan.

Dalam pemaparannya, Anatomi Muliawan, SH., L.LLM, mengatakan bahwa dalam teori klasis tentang segitiga yang menjadi faktor terjadinya kecurangan (Fraud). Korupsi terjadi karena tiga hal; Pertama, adanya tekanan, seperti gaya hidup, tuntutan kebutuhan. Kedua, Rasionalisasi, yakni seseorang akan mencari  pembenaran mengapa ia harus korupsi. Ketiga, kesempatan. Faktor tekanan dan rasionalisasi berkaitan dengan faktor internal (Subyektif) pelaku kejahatan. Sedangkan faktor kesempatan ini berkaitan dengan sistem yang bersifat objektif atau faktual. Pada faktor subyektif itulah dapat menjadi domain dan peran tasawuf. Hanya saja, tasawuf tidak dapat mencegah korupsi jika tidak didukung dengan perbaikan sistem. Dalam kaitannya dengan faktor tekanan dan rasionalisasi yang dapat menjadi peran tasawuf itu, maka  disinilah aparat negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaaan di agama-agama lainnya untuk membantu meningkatkan integritas, dan disitulah  padu padan (Sinergitas) antara tasawuf dan perbaikan sistem, pungkasnya.

Untuk menanggulangi kejahatan korupsi termasuk pencegahannya, tidak cukup dengan melakukan perbaikan integritas, namun juga perlu aspek lain antara lain perbaikan sistem. Disisi lain menurut Anatomi, suatu sistem tidak akan efektif, jika sistem yang dibangun tidak diinternalisasikan kepada seluruh stake holder dalam suatu lembaga. Sebaliknya, jika sistem diinternalisasikan dengan baik, maka akan jauh lebih efektif daripada jika sistem itu tidak diinternalisasikan.

Sementara itu, menurut  Dr. Ajid Thohir, MA., kejahatan korupsi termasuk perbuatan munkar karena merugikan orang banyak dan ini sangat dibenci Allah. Dikatakan Ajid, Imam Al-Ghazhali membagi penyakit manusia menjadi dua jenis, yakni penyakit fisik dan penyakit ruhani.

Korupsi merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan problematika yang ada dalam diri manusia sebagaimana problematika lainnya. Para pelaku korupsi adalah mereka yang sedang mengalami penyakit jiwa/ruhani,  dan hal itu hanya dapat diobati melalui pensucian jiwa melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf. Hanya saja, tasawuf saja tidak cukup tanpa thoriqoh. Menurutnya, tasawuf berada pada wilayah epistemologi atau tataran konseptual, sedangkan thoriqoh berada pada tataran aksiologi atau praktik. Karenanya, tasawuf tanpa thoriqoh bagaikan ilmu tanpa amal.  Lebih lanjutnya dikatakan, pada asalnya manusia diciptakan dalam keadaan ma’rifah (kenal) kepada Allah. Hanya saja, dalam kehidupannya, dia harus berusaha melawan tipu daya syetan yang selalu mendorongnya ke jalan yang menyimpang termasuk perilaku korupsi. Untuk itu,  dengan pengamalan nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik atau amaliah-amaliah yang ada dalam thoriqoh, diharapkan seseorang dapat kembali kepada jati dirinya yang sesungguhya.

Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron, SH.,MH., selaku pemateri ketiga mengemukakan bahwa kondisi korupsi di Indoenesia saat ini bukan hanya seperti fenomena gunung es yang tampak di permukaan. Namun yang terjadi di Indonesia lebih dari itu. Pelaku korupsi yang ditangkap KPK dan penegak hukum lainnya hanya terbatas pada pucuknya saja dari gunung es, yang tidak ditangkap yang di atas bongkahan lebih banyak lagi. Bahkan yang dibawah bongkahan gunung es yang berupa kepalsuan-kepalsuan jauh lebih banyak lagi yang sesungguhnya termasuk bentuk koprupsi dalam arti yang substantif.                                

Lebih lanjut dikatakan, saat ini  semua elemen bangsa mengalami disorientasi hidup, bukan hanya penyelenggara negara tapi semua elemen bangsa. Menurtnya, korupsi secara formil memang perbuatan yang melanggar norma undang-undang. Akan tetapi, ada lagi korupsi yang tidak melanggar hukum, namun hal itu termasuk korupsi dalam arti yang sesungguhnya.  Gufron lalu memberikan contoh seperti ketika seseorang yang mengalami masalah hukum datang ke seorang lawyer, maka idealnya semestinya insting seorang lawyer adalah  masalah ketidakadilan yang sedang dihadapi sehingga perlu didampingi untuk mendapatkan keadilan. Yang terjadi malah sebaliknya, yang mendominasi fikirannya adalah  seberapa besar uang yang akan didapat dari kasus tersebut. Fenomena seperti ini tidak saja terjadi di dunia hukum, namun terjadi pula di lingkungan lain, antara laian seperti di kedokteran, pendidikan, dan politik.   

Khusus di bidang pendidikan, dunia pendidikan mengalami disorientasi oleh karena  sistem pendidikan kita lebih menekankan pada kebutuhan pasar (link and match), dan kurang menekankan pada pengembangan kapasitas untuk menjadi individu yang dapat memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada manusia dan alam raya secara baik. Akibatnya, indikator kesuksesan lebih dilihat dari aspek materialistis, kekayaan dan kemewahan. Selama sistem pendidikan kita tetap seperti itu,   maka dunia pendidikan hanya akan mencetak kader-kader koruptor, dan permasalahan  korupsi tidak akan pernah dapat dicegah secara maksimal, pungkasnya.

Diskusi berjalan cukup antusias dengan peserta yang kebanyakan berlatarbelakang pendidikan hukum, baik mahasiswa, akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, pemerhati hukum, aktivis thoriqoh (Pengurus/anggota MATAN dan JATMAN seluruh Indonesia), termasuk pemerhati ilmu tasawuf dan pengamal thoriqoh, yang berasal dari berbagai daerah.[Idris]

Continue Reading

Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kunjungi Maulana Habib Luthfi

Published

on

Menko Perekonomian Airlangga Hartato

Pekalongan, JATMAN Online: Menko Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto mengunjungi Maulana Habib Luthfi bin Yahya di kediaman beliau di Komplek Kanzus Sholawat, Pekalongan, kemarin (16/09/2021).

Kunjungan ini merupakan kunjungan kedinasan pada acara pembagian bantuan CSR dan silaturrahmi kepada Wantimpres RI/Ro’is ‘Am JATMAN.

Menko Perekonomian Airlangga Hartato

“Bapak Airlangga Hartarto adalah juga seorang keturunan Sunan Giri, jadi sangat tepat apabila selalu mendatangi para ulama/habaib, yang mempunyai misi yang sama dengan para leluhurnya (Sunan Giri) untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara tercinta ini,” papar Maulana.

Menko Perekonomian Airlangga Hartato

Bapak Airlangga Hartarto mendapatkan masukan dan saran dari Wantimpres agar mempunyai strategi yang jitu demi kemajuan negeri ini. Masalah ekonomi tidak terlepas dan tidak dapat dipisahkan dari masalah pertahanan dan keamanan. “Jika ekonomi ini dapat terjaga dengan baik, dan kesejahteraan juga terjamin secara adil dan merata, maka sudah dapat dipastikan, bahwa keamanan negara juga dapat berlangsung dengan aman dan damai,” pesan Maulana.[Has]

Continue Reading

Berita

Rektor UIN Sumatra Utara Siap Integrasikan Merdeka Belajar dan Wahdatul Ulum

Published

on

Merdeka Belajar dan Wahdatul Ulum

Solo, JATMAN Online: Presiden RI Joko Widodo menghadiri pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang digelar di Solo, Senin (13/9/2021).

Presiden Jokowi dalam sambutannya memberikan sejumlah arahan kepada para Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang hadir dalam acara tersebut. Presiden meminta, setiap Rektor dapat mengaktualisasikan konsep Kampus Merdeka di kampus masing-masing. “Pendidikan harus berubah, realitas menuntut adanya perubahan,” kata Joko Widodo.

Joko Widodo juga meminta, agar perguruan tinggi mampu berorientasi terhadap bakat dan talenta yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Serta, memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya.

Acara yang diikuti 35 rektor PTN di Indonesia ini juga turut diikuti Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut) Prof Dr Syahrin Harahap.

Rektor UIN Sumut Prof Syahrin Harahap yang dipercaya untuk membacakan doa dalam acara tersebut mengatakan, akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Saya menyambut baik pertemuan tadi. Arahan- arahan dari presiden akan disahuti oleh UIN Sumut,” kata Prof Syahrin saat dihubungi wartawan.

Ia mengatakan akan melakukan sejumlah tindaklanjut seperti, pertama mengubah road map penelitian, membangun komunikasi dan bekerjasama dengan industri, melakukan pengembangan bakat mahasiswa serta memperkuat pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

“Perlu integrasi Merdeka Belajar dengan Wahdatul Ulum yang diterapkan di UIN Sumut. Merdeka belajar menuntut mahasiswa mendapatkan pembelajaran dari satu sumber saja maka ia dibebaskan untuk mengambil ilmu dan keterampilan dari berbagai instansi atau tempat. Sementara, Wahdatul Ulum menuntut adanya integrasi antara teori dengan praktiknya di luar kampus termasuk di industri dan di masyarakat. Kami siap untuk hal itu,” tukasnya.

Prof Syahrin menambahkan, ke depan, beasiswa unit pengumpulan zakat (UPZ) yang biasanya hanya diberikan kepada mahasiswa kurang mampu, nantinya juga akan diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi.

“Jadi ada rencananya ke depan beasiswa UPZ tidak hanya diarahkan kepada beasiswa miskin tapi juga kepada mahasiswa dengan minat dan prestasi,” sebutnya.

Terkait permintaan Presiden, agar Rektor bertanggungjawab atas moral mahasiswa di dalam maupun di luar kampus, Prof Syahrin menegaskan, penerapan wahdatul ulum merupakan solusi untuk meretas adanya kesenjangan antara pengembangan ilmu dengan penegakan moral dan akhlak. “Arahan Bapak Presiden, cukup jelas untuk direalisasikan,” pungkasnya.[Bam]

Continue Reading

Facebook

Arsip

Trending