Islam Washatiyah Mampu Menghilangkan Fanatisme Kesukuan di Afganistan

JAKARTA – Bukan secara mengejutkan delegasi Taliban datang ke PBNU untuk melakukan pertemuan pada Selasa (30/7). Upaya yang diinisiasi Nahdlatul Ulama sejak tahun 2011 untuk melakukan upaya perdamaian dan mengatasi konflik perlahan mulai membuahkan hasil. Kini di 22 provinsi telah berdiri NU Afganistan dari total 34 provinsi yang ada. Selain itu, delegas taliban juga menemui Wakil Presiden RI HM. Jusuf Kalla dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Indonesia memang memiliki komitmen luar negeri berkomitmen untuk membantu membangun peradaban di negeri yang 99% penduduknya muslim tersebut.

Mudir Aam JATMAN, KH. Wahfiudin Sakam melihat bahwa dengan pemahaman Islam wasathiyah yang mulai mengakar dengan berdirinya NU di Afganistan mampu melunturkan fanatisme kesukuan yang menyebabkan negeri dengan 34 juta penduduk itu menjadi berkonflik berkepanjangan.

“Pemahaman Islam Wasathiyah akhirnya mengalahkan fanatisme kesukuan yang selama ini menyebabkan muslim Afghanistan menjadi bulan-bulanan Amerika dan Uni Soviet,” ujar pimpinan eksekutif JATMAN tersebut.

Kiai Wahfi menilai bahwa sebuah keniscayaan ketika kehidupan semakin mengglobal, maka lalu lintas orang, informasi, dan peradaban semakin intensif menyatukan manusia. Itu sebabnya tak ada tempat bagi pemahaman Islam yang tekstual, eksklusif dan radikal.

“Menjadi muslim yang shalih zaman now semakin dituntut untuk lebih cermat membaca zaman dan kreatif bereksperimen membuat solusi baru. Keshalihan ritual individual perlu dipertemukan dengan keshalihan sosio-kultural yang universal,” jelas Wakil Talqin Abah Anom tersebut kepada JATMAN Online.

Sebab, untuk bisa diterima masyarakat dunia, tidak bisa tidak, Islam harus memberikan jawaban dan solusi bagi problem-problem terwujudnya keadilan, kesejahteraan, perdamaian, dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta menyelesaikan masalah lingkungan.

“Namun pertarungan antara anthropocentricism ditambah syaythaniyah) dengan Islam memang akan terus berlanjut hingga kiamat,” tambah Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat tersebut.

Kiai asal betawi tersebut berpendapat bahwa Indonesia dengan pemahaman Islam yang washatiyah dan Pancasila, mesti juga ditopang dengan ekonomi dan politik yang membuktikan jaminan terbentuknya kesejahteraan yang berkeadilan. Jika itu bisa dibuktikan, bukan tak mungkin maka orang akan masuk Islam berbondong-bondong. (eep)

Komentar
Loading...