Harlah ke-85, Ini Sejarah Singkat GP Ansor

GP Ansor ialah Badan Otonom di Lingkungan NU yang bergerak di bidang kepemudaan, lahir 24 April 1934 (10 Muharram 1353 H) di Banyuwangi, Jawa Timur. Hari kelahiran Ansor dihitung sejak berdirinya Ansor Nahdlatul Ulama (ANO). Nama Ansor merupakan usulan dari KH. A. Wahab Chasbullah.

Organisasi kepemudaan NU ini pertama kali didirikan pada tahun 1931 dengan nama Persatuan Pemuda Nahdlatul Oelama (PPNO), kemudian pada tanggal 14 Desember 1932 berubah menjadi Pemuda Nahdlatul Oelama (PNO). Namun pada tanggal 24 April 1934, PNO berubah menjadi Ansoru Nahdlatil Oelama (ANO). Meskipun ANO sudah diakui sebagai bagian dari NU, tetapi secara formal ANO belum masuk struktur organisasi NU. Hubungan para aktivis ANO dengan NU masih bersifat personal. Baru pada Muktamar NU ke-9 yang diselenggarakan tanggal 21-26 April 1934 di Banyuwangi, ANO dimasukkan dalam struktur organisasi NU sebagai Departemen Pemuda NU, setingkat dengan Bagian Dakwah, Bagian Ekonomi, Mabarrot, dan Maarif.

Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 1949 dilangsungkan pertemuan di kantor PB ANO Jl. Bubutan VI/2 Surabaya dihadiri KH. A. Wachid Hasyim – Menteri Agama RIS. Dalam sambutannya, KH. A. Wachid Hasyim mengemukakan pentingnya membangun organisasi kepemudaan di lingkungan NU, dengan tujuan untuk membentengi (mendukung) perjuangan umat Islam Indonesia, dan untuk mempersiapkan diri sebagai kader penerus NU. Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan dan tekad baru untuk membangun organisasi kepemudaan NU lebih baik lagi. Pertemuan juga sepakat mengubah nama ANO menjadi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dengan kedudukan pucuk pimpinan di Surabaya.

Dalam perjalanannya, hubungan GP Ansor dengan PBNU sempat renggang karena GP Ansor dipandang sering mengambil langkah yang dinilai tidak tunduk pada NU sebagai organisasi induknya. Selanjutnya pada tanggal 2 September 1951 terjadi persetujuan bersama PBNU – PP GP Ansor yang ditandatangani oleh KH. A. Abdul Wahab Chasbullah (Rais ‘Aam PBNU), KH. M. Dahlan (Ketua PBNU) dan A. Hamid Wijaya (Ketua Umum PP GP Ansor). Isi persetujuan tersebut adalah:

  1. Bahwa dalam bidang politik GP Ansor tunduk kepada PBNU, dan dalam bidang hukum tunduk pada PB Syuriah NU.
  2. Bahwa GP Ansor adalah alat perjuangan NU.
  3. Bahwa GP Ansor tetap taat dan setia kepada NU dalam waktu dan keadaan yang bagaimanapun juga selama NU tetap dipimpin oleh para Ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

Pada Konbes GP Ansor di Solo tanggal 26-27 Desember 1962, GP Ansor membuat ‘Deklarasi Solo’ yang isinya memperkuat kembali Persetujuan Bersama dengan PBNU tanggal 2 September 1951. Meskipun demikian, dalam perjalanannya persetujuan tersebut tidak berjalan mulus, bahkan dalam Kongres Ansor di Semarang tahun 1982, muncul isu Ansor akan memisahkan diri dari NU. Sikap Ansor kemudian sangat kontras dengan sikap NU yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Kongres GP Ansor di Semarang memberikan gelar “Bapak Pembangunan” kepada Presiden Soeharto, sementara Munas Alim Ulama NU di Kaliurang Yogyakarta yang berlangsung beberapa saat setelah Kongres Ansor tersebut mengambil sikap sebaliknya.

Sebagai Badan Otonom NU, GP Ansor dengan Barisan Ansor Serbaguna (Banser)-nya menjadi alat perjuangan yang efektif bagi NU dan bangsa Indonesia dalam membendung dan menghadapi PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam peristiwa G-30 S PKI tahun 1965 dan tahun-tahun berikutnya. Hingga kini GP Ansor tetap menjadi salah satu Badan Otonom NU yang bergerak di bidang kepemudaan.

Sumber: Ensiklopedia Nahdlatul Ulama

Komentar
Loading...