Dubes Tiongkok Kunjungi PBNU

0

Jakarta – Duta Besar (Dubes) Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Senin (24/12) sore.

Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA menerima langsung Dubes Tiongkok beserta rombongannya. Dalam pertemuan tersebut PBNU meminta penjelasan terkait Muslim Uighur.

Dikutip dari NU Online, PBNU meminta isu terorisme dan sparatisme Uighur diselesaikan secara damai dengan cara dialog, tidak menggunakan kekerasan.

Menurutnya kebebasan memeluk agama (Islam) dijamin konstitusi dan menjalankan peribadatan dilindungi, termasuk untuk suku Uighur. Namun dengan tidak membiarkan terorisme dan sparatisme.

Dalam kesempatan itu, Kiai Said dan Dubes Qian membicarakan persoalan Muslim Uighur di Xinjiang yang ‘menghangat’ dalam beberapa bulan terakhir. Sebagaimana berita yang beredar, perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur menimbulkan kontroversi bahkan dinilai melanggar hak asasi manusia.

Terkait hal itu, Kiai Said mengaku siap apabila NU digandeng sebagai mediator persoalan pemerintah Tingkok dan Muslim Uighur. Kiai Said menyebut, NU memiliki track record menjadi ‘juru damai’ antara dua kelompok yang ‘berkonflik.’ Mulai dari konflik Pattani-pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-pemerintah Afghanistan. Meski yang terakhir masih terus diupayakan hingga hari ini.

Menurut Kiai Said, persoalan Muslim Uighur di Xinjiang menjadi persoalan domestik manakala itu berkaitan dengan separatisme dan bersifat politik. Siapapun tidak bisa ikut campur.

Namun jika itu berkaitan dengan agama Islam atau Muslim Uighur itu sendiri, maka itu menjadi persoalan semua umat Islam di seluruh dunia. Bagi Kiai Said, NU akan ikut dan terus bersuara jika persoalan Muslim Uighur-Tiongkok adalah persoalan agama.

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian menuturkan, semua masyarakat Tiongkok dari berbagai suku -termasuk Uighur- memiliki kebebasan dalam beragama.

Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan Tiongkok. “Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata Dubes Qian melalui penerjemahnya.

Terkait dengan kelompok-kelompok separatis seperti itu, kata Dubes Qian, Tiongkok mengambil beberapa langkah kebijakan. Diantaranya mengadakan program pendidikan dan vokasi sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mendapatkan kerja dan memiliki pendapatan yang stabil.

Dia mengklaim, program tersebut sukses karena banyak orang yang masuk program pendidikan tersebut memiliki keterampilan dan memperoleh gaji.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Right Watch menyebut, Tiongkok telah melakukan ‘penahanan’ secara sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur. Sementara otoritas Tiongkok menolak tuduhan tersebut. Pemerintah Tiongkok berdalih, apa yang dilakukannya adalah serangkaian program untuk mencegah penyebaran ideologi radikal yang menginginkan Xinjiang pisah dari China. (eep/muchlison)

Comments
Loading...